NABIRE – Pemahaman terhadap politik di kalangan masyarakat di Papua kurang. Tidak hanya masyarakat biasa tetapi juga di kalangan pilitisi, birokrat dan hampir merata sehingga banyak pihak menjadi korban politik. Hal ini lebih terasa sejak mulai digulirkannya politik pemilihan langsung, kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung.Oleh sebab itu, untuk menghindari korban politik yang berkepanjangan dan tidak merambat ke mana-mana, sebaiknya pemilihan kepala daerah khususnya Bupati dan Walikota dikembalikan kepada sistim perwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika kembali pemilihan oleh DPRD, dampak politik tidak akan mengorbankan banyak pihak.Salah seorang peduli masalah politik di daerah ini, Frans Pigay di Nabire, Rabu (25/4) mengatakan kurangnya pemahaman politik di tanah Papua, dapat dibuktikan dengan adanya pandangan kawan dan lawan politik selama Pilkada sehingga lawan politik selalu dirugikan. Sementara kawan politik mengambil manfaat dari keuntungan kemenangan Pilkada.Ia mencontoh, ketika sudah ada pemenang, pihak-pihak lawan politik dianggap musuh dari pemenang. Salah satunya, ketika seorang ASN misalnya dinilai sebagai lawan politik, selama 5 tahun, ASN yang bersangkutan menjadi korban politik dari pihak yang berkuasa. Ini karena, kita tidak memahamni bahwa perebutan kursi hanya sebuah panggung politik sehingga ketika sudah memegang kuasa, tidak merangkul, menjadi kawan dengan pihak lawan. Padahal, sebagai seorang politisi, masa politik berakhir saat pelantikan sehingga merangkul dan mengajak lawan politiknya.Demikian juga halnya ketika sistim noken. Dalam sistin noken, sadar atau tidak tetapi sedang terjadi pemasungan hak politik dari warga. Karena, sekalipun dia cacat, tua jompo, perempuan dan remaja, masing-masing punya hak memilih dan dipilih tetapi hak mereka ini dimonopoli lewat sistem noken dengan mengikuti hak pilih dari kelompok tertentu. Padahal, jika setiap warga diberikan kesempatan untuk memilih, hasilnya mungkin lain, tidak semua orang di dalam kampung, lingkungan tertentu memilih hanya seorang.Akibat dari sistim noken, mufakat untuk musyawarah, kerugian yang timbul kemudian ketika pilihan dari kampung/lingkungan tertentu kalah, otomatis perhatian selama pemenang berkuasa, ASN yang bermukim di situ dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan kurang diperhatikan.Pigay menilai, bentrok hingga korban nyawa selama dan pasca Pilkada, terjadinya kebakaran fasilitas pemerintah usai Pilkada di beberapa daerah di Papua sebagai dampak dari kurangnya pemahaman politik di dalam masyarakat, petinggi dan politisi di tanah Papua. Oleh karena itu, untuk mengurangi efek-efek sosial politik tersebut, Pigay mengusulkan Pilkada di Papua kembalikan kepada sistim perwakilan, pemilihan kepala daerah khususnya Bupati dan Walikota oleh DPRD setempat. (ans)