Pelantikan Kepala Suku Langkah Strategis Bangun Mitra Bersama Pemerintah dan TNI/Polri

NABIRE - Kepala Suku Besar Wilayah Adat Meepago, Melkias Keiya, SH, dalam tulisannya via WA kepada Papuapos beberapa waktu lalu menyatakan, pelantikan para kepala suku yang akan dilakukan pada 22 Oktober 2025 sebagai langkah strategis untuk membangun kemitraan bersama pemerintah.
Sehingga dalam upaya memperkuat struktur kepemimpinan adat serta mempererat koordinasi antar kepala suku di 8 kabupaten yang ada di wilayah adat Meepago Provinsi Papua Tengah untuk memperkuat posisi adat sebagai mitra pembangunan pemerintah serta menjaga ketertiban sosial, budaya dan keamanan masyarakat adat di tengah perubahan zaman.
Selaku kepala suku besar telah memastikan bahwa pelantikan para kepala suku akan menjadi momentum untuk memperkenalkan struktur adat Meepago secara menyeluruh dan terbuka kepada seluruh masyarakat yang ada di kabupaten, distrik dan kampung-kampung yang ada di 8 kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.
Untuk itu, selain dilakukan pelantikan kepala-kepala suku juga akan dilakukan pelantikan koordinator penghubungan antar kabupaten yang secara langsung dikordinir oleh 7 bidang utama yang akan bertugas bersama para kepala suku di tingkat provinsi dan 8 kabupaten.
Sehingga ketujuh bidang itu antara lain koordinator politik adat dan pemerintah, bidang pertanahan dan keamanan adat, bidang sosial budaya dan pendidikan, bidang ekonomi kerakyatan dan kemandirian, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup bidang hukum dan hak adat, bidang hubungan eksternal dan kerja sama, bidang pemuda dan olahraga dan bidang penyelesaian konflik serta bidang perempuan adat.
Karena motto dan filosofi adat Meepago di saat ini dan masa mendatang, yakni ‘Adat Bersatu, Rakyat Sejahtera dan kedepan tanah Papua akan diberkati Tuhan’, dengan demikian menjadi ambang kesejahteraan bagi orang Papua untuk menjadi tuan di atas negerinya sendiri.
Sebab, motto ini menjadi dasar semangat dalam membangun tatanan adat yang kuat, mandiri dan mampu berjalan seiring dengan sistim pemerintahan yang ada di tanah Papua Tenah secara umum, tetapi lebih khusus bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah.
Untuk itu, diharapkan dengan pelantikan struktur adat para kepala suku dan koordinator menjadi jembatan antar masyarakat adat dan pemerintah untuk memperkuat hak-hak masyarakat serta mengawal pembangunan yang berkeadilan di tanah ini.
Selain itu, diharapkan pelantikan para kepala suku dan coordinator menjadi simbol kebangkitan dan konsolidasi masyarakat adat Meepago untuk menghadapi dinamika pembangunan di era otonomi khusus jilid II struktur organisasi adat yang kuat akan menjadi fondasi kokoh dalam menjaga identitas, memperkuat persatuan serta memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua Tengah.(des)
Bagikan artikel ini



