NABIRE - Wakil Ketua I Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT) Paulina Marey, menegaskan pentingnya pemenuhan hak Orang Asli Papua (OAP) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Hal ini disampaikan usai rapat evaluasi yang digelar Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Tengah, yang berlangsung di ula Kantor KPPN Nabire, Selasa (11/02/2025).

Rapat tersebut bertujuan untuk meninjau proses seleksi dan memastikan implementasi kebijakan afirmasi bagi OAP sesuai dengan amanat Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Paulina Marey menegaskan, alokasi 80% kuota bagi OAP dalam seleksi CPNS dan PPPK harus menjadi prioritas utama demi mendorong kemandirian masyarakat Papua Tengah.

“Kita harus memastikan 80% kuota bagi OAP benar-benar terpenuhi. Kita tidak bisa lagi hanya berdiri dengan satu kaki, tetapi harus tegak dengan kedua kaki agar masyarakat Papua Tengah dapat mandiri,” tegasnya.

Paulina menekankan pentingnya diversifikasi peluang kerja bagi OAP di luar sektor pemerintahan. Menurutnya, pemerintah harus menciptakan lebih banyak kesempatan di sektor usaha, kepolisian dan bidang lainnya agar angka pengangguran dapat ditekan.

“Kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus berdiri di atas kaki sendiri. Selain menjadi pegawai negeri, pemerintah juga harus membuka peluang lain bagi anak-anak Papua,” ungkapnya kepada awak media.

BP3OKP Papua Tengah bersama MRP dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini guna memastikan hak-hak OAP dalam dunia kerja dapat terwujud secara adil dan merata.(rob/ist)