NABIRE - Berdasarkan data Sensus Pusat Nasional (Supenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat pada tahun 2024, Provinsi Papua Tengah berada pada urutan kedua (2) buta aksara dari 38 provinsi yang ada di Indonesia dengan nilai 14,37% dengan rata-rata usia di atas 10 tahun.

Dengan demikian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah diharapkan harus berkolaborasi dengan semua dinas-dinas pendidikan yang ada di delapan kabupaten serta berkolaborasi dengan instansi teknis lainnya agar bisa masuk pada usia ‘Indonesia Emas’ nanti, tidak ada lagi buta aksara di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Solusi lain yang harus pula diambil, yakni pemerintah bersama masyarakat membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM dan Taman Baca Masyarakat (TBM) dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) yang berbasis di tempat-tempat ibadah agar memudahkan pemberantasan buta aksara.

Demikian dikatakan Ernes Yusak Tebay, S.Pd.,MAP, selaku peduli pendidkan kepada Papuapos Nabire, Selasa (18/3/2025) seraya menambahkan, untuk memberantas buta aksara di 8 kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Tengah hanya lewat cara membuka PKBM dan TBM serta SPS.

Lantaran, menurutnya, dampak buruk dari buta aksara adalah ketidakmampuan membaca, menulis dan berhitung dan juga berbahasa Indonesia maupun bahasa lainnya, sehingga selaku pemerhati pendidikan meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah daerah di 8 kabupaten agar tidak tinggal diam, tetapi berkerja sama berantas buta aksara.

Dan strategi lain adalah membuat taman bacaan masyarakat yang mudah dijangkau, sehingga masyarakat dengan mudah mengakses informasi, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca, menulis dan berhitung.

Karena dengan membaca, menulis dan berhitung membuat masyarakat bisa beradaptasi dengan masyarakat lain, serta membuat inovasi dengan metode pembelajaran yang menarik dan sungguh-sungguh dan juga melibatkan berbagai pihak dalam mensukseskan program buta aksara.(des)