NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya memperkuat cadangan pangan sebagai langkah strategis menghadapi berbagai tantangan yang mengancam ketahanan pangan daerah. Keterbatasan akses wilayah, tingginya biaya distribusi, ketergantungan pasokan dari luar daerah, hingga dampak perubahan iklim menjadi persoalan yang harus segera diantisipasi secara terintegrasi.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melalui sambutan yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Nabire, Selasa (28/7/2026).

Menurut Tumiran, pemerintah memiliki tanggung jawab utama memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga, terutama ketika daerah menghadapi situasi darurat atau krisis.

"Cadangan pangan pemerintah harus menjadi instrumen utama dalam melindungi masyarakat dan menjaga ketersediaan pangan yang stabil," ujar Tumiran membacakan sambutan Gubernur.

Rakor tersebut dihadiri Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Rachmi Widiriani, S.P., M.Si., Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Perum Bulog Cabang Nabire, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nabire, serta seluruh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten se-Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Tumiran menyampaikan apresiasi kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah yang telah menggagas forum koordinasi tersebut.

Menurutnya, rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola cadangan pangan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kerawanan pangan, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan pangan yang memadai.

Ia menegaskan bahwa persiapan yang matang dan terencana harus dilakukan sejak dini agar pemerintah mampu merespons cepat setiap ancaman terhadap ketersediaan pangan. Upaya tersebut juga sejalan dengan visi Papua Tengah Emas, yang menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, serta daerah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.

Empat Strategi Penguatan Cadangan Pangan

Dalam rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan empat strategi utama untuk memperkuat cadangan pangan daerah.

Strategi pertama adalah mendorong seluruh pemerintah kabupaten berkomitmen menyelenggarakan cadangan pangan daerah dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan berkelanjutan melalui APBD.

Kedua, memperkuat sistem pelaporan data stok pangan dan kondisi lapangan secara akurat, transparan, dan berkala dengan dukungan Badan Pusat Statistik sebagai acuan bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan Perum Bulog.

Strategi ketiga menitikberatkan pada pengelolaan cadangan pangan yang akuntabel dengan prinsip tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pemerintah juga mendorong pengembangan pangan lokal melalui optimalisasi komoditas unggulan seperti sagu, umbi-umbian, hasil perikanan, dan peternakan sebagai bagian dari upaya diversifikasi pangan.

Sementara strategi keempat menekankan pentingnya menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan. Hasil rakor akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ketahanan pangan sekaligus dipantau secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.

Mengakhiri sambutannya, Tumiran mengajak seluruh peserta rapat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi di daerah masing-masing sehingga dapat dirumuskan solusi bersama.

"Mari kita bangun kesepahaman bersama, tuntaskan berbagai hambatan yang ada, dan rumuskan langkah kerja nyata untuk memperkuat cadangan pangan di Tanah Papua Tengah," pungkasnya. (ist)