NABIRE - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah sedang mempersiapkan langkah-langkah signifikan dalam upaya pemberantasan penyakit malaria. Provinsi yang baru berumur dua tahun lebih ini masuk nominasi penyumbang terbesar malaria di Indonesia. Tercatat hampir 90% beban malaria nasional, dengan 168.278 kasus di tahun 2024 dan API mencapai 114,73 per 1.000 penduduk.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes, CH.Med, CHt mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyatakan komitmen penuh terhadap pengentasan malaria dan stunting sebagai bagian tak terpisahkan dari visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah.

Selain visi besar gubernur dan wakil gubernur, dalam implementasinya Pemprov tetap teguh pada komitmen untuk mencapai status bebas malaria pada 2030. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 22 Tahun 2022 tentang Upaya Pemberantasan Malaria.

“Isu kesehatan ini bukan hanya soal angka, tetapi persoalan keadilan pembangunan dan masa depan generasi Papua Tengah. Komitmen ini sedang dalam koordinasi untuk memperkuat melalui arahan kebijakan lintas sektor, dan mobilisasi seluruh tingkatan dari provinsi hingga kampong,” tutur Agus melalui keterangan tertulis yang diterima dapur redaksi Papuapos Nabire, Selasa (24/6/25) kemarin.

Agus mengaku, memang di Papua Tengah, malaria penyumbang terbesar di Kabupaten Mimika (97%). Sementara wilayah pegunungan menyumbang kurang dari 1%. Tentu malaria adalah merupakan pemicu gangguan gizi kronis dan stunting.

“Jadi malaria bukan hanya ancaman akut, tapi pemicu gangguan gizi kronis dan stunting, terutama di kelompok ibu hamil dan balita usia 0–23 bulan (1000 HPK), seperti di Nabire tercacat 276 balita (8%) dan 47 bayi (2%) terjangkit malaria dan di Mimika tercatat 18.761 balita terinfeksi, 2.764 di antaranya mengalami stunting (10,91%),” beber Agus merinci.

Untuk memperkuat komitmen ini, kata Agus, pihaknya sedang mempersiapkan format pembentukan Satgas Eliminasi Malaria dan sedang dalam tahapan penyusunan kajian akademik.

“Kita sementara upayakan untuk pembentukan Satgas Malaria melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (UPTD) ATM yaitu AIDS, TB, Malaria. Masih sementara menyusun kajian akademiknya. Fokusnya adalah mempercepat penurunan beban penyakit dan pencapaian eliminasi malaria,” kata Agus.

Dikatakan Agus, malaria dan memerangi stunting adalah isu steragis yang telah menjadi perioritas. Disamping “berperang” melawan berbagai penyakit menular lainnya. 

“Dulu dunia menghadapi peperangan dengan senjata, tetapi sekarang kita ‘berperang’ melawan berbagai penyakit menular yang disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, dan parasit, yang menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya,”tutur Agus.

Kata Agus, perencanaan saja belum cukup karena hal yang dibutuhkan adalah aksi nyata di lapangan, terutama di daerah endemis malaria seperti Timika dan Nabire.

“Kalau kita provinsi maupun mereka di kabupaten melakukan langkah bersama, utamanya para pemimpin sangat-sangat penting. Gubernur Wakil Gubernur sudah berkomitem. Tinggal kedua bupati, Nabire dan Mimika. Kita semuanya bertanggung jawab dan melakukan sesuatu secara nyata,” katanya. 

Sebab menurut Agus, untuk mengentaskan penyakit kuno (malaria) dan stunting membutuhkan strategi yang terpadu, berbasis bukti, dan digerakkan oleh kepemimpinan kolektif adalah jalannya.

“Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan bentuk Papua Tengah esok. Mari kita seksama bahu membahu pengentasan malaria dan stunting dari bumi Papua Tengah,” ajak Agus. (you)