NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) secara resmi menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan provinsi, yang berfokus pada sosialisasi dan pembentukan Forum Anak Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini merupakan langkah awal dan krusial dalam memastikan hak-hak anak di delapan kabupaten/kota dapat tersuarakan dan terpenuhi.

Kegiatan yang berlangsung di Aula RRI Nabire, Rabu (03/12/2025) ini, dihadiri berbagai pihak penting, termasuk perwakilan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi, Rektor I Universitas Mandala mewakili akademisi serta sejumlah pejabat, honorer dan sekretaris di lingkungan Pemprov Papua Tengah.

Ketua panitia kegiatan, Alfirda Pigai, dalam laporannya menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan program berkelanjutan di bawah bidang pemberdayaan perempuan. "Kegiatan ini program yang sudah ada di bidang pemberdayaan perempuan untuk pemenuhan hak anak, yaitu untuk pemenuhan anak dan perlindungan khusus," ujarnya.

Ia menambahkan, pembentukan forum anak ini sangat penting karena berfungsi sebagai wadah utama bagi anak-anak untuk menyuarakan hak-hak mereka di setiap kabupaten. Saat ini, dari data Dinsos P3A, baru satu kabupaten, yaitu Mimika, yang memiliki forum anak yang berjalan berkelanjutan.

Fokus utama dari kegiatan ini melaksanakan sosialisasi, edukasi dan fasilitasi pembentukan Forum Anak Provinsi Papua Tengah sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan. Tujuannya meliputi pemberian pemahaman, pembangunan komitmen bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan, pembentukan struktur pengurus forum anak tingkat provinsi serta penguatan koordinasi antara forum anak kabupaten/kota dengan provinsi.

Kegiatan ini melibatkan 71 peserta, terdiri dari 15 pendamping dari kabupaten, perwakilan anak dari organisasi gereja dan sekolah se-Provinsi Papua Tengah serta tim narasumber dan fasilitator. Sumber pendanaan utama berasal dari Pemda Provinsi Papua Tengah, khususnya alokasi 1% DPA Dinas Kebudayaan senilai Rp650 juta.

Dalam laporannya, Alfirda Pigai menyampaikan permohonan khusus kepada gubernur agar dapat memberikan penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan pemenuhan hak anak ini. 

Ia menekankan bahwa dukungan anggaran yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan misi gubernur serta program prioritas terkait penguatan layanan perlindungan anak, peningkatan SDM, pelaksanaan forum anak, kampanye dan pengembangan sistem pelaporan.

"Permohonan anggaran ini sangat dibutuhkan agar program dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan anak-anak di Papua Tengah," tegas Pigai. 

Ia juga secara sengaja membacakan kelima poin prioritas tersebut agar pengambil kebijakan terdorong untuk menambah anggaran dan memastikan program forum anak tidak terputus.

Kegiatan sosialisasi berjalan lancar, mendapat respons positif dan mencakup materi tentang hak-hak anak, fungsi dan peran forum anak, mekanisme pembentukan serta prinsip partisipasi anak. Puncak acara permusyawaratan yang menghasilkan terbentuknya struktur lengkap Forum Anak Provinsi Papua Tengah, termasuk ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang.

Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, yang diwakili Staf Ahli III Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Marthen Ukago, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada panitia dan seluruh peserta. "Kehadiran kita semua adalah wujud nyata komitmen bersama dalam memastikan setiap anak di Papua Tengah memperoleh haknya secara penuh, aman dan bermartabat," ujar Marthen.

Marthen Ukago juga menegaskan bahwa anak-anak adalah pewaris masa depan Papua Tengah dan program pemenuhan hak anak merupakan bagian penting dari agenda pembangunan daerah. Ia berharap forum anak yang terbentuk dapat menjadi ruang yang aman, inklusif dan bermakna serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah yang ramah, layak dan peduli terhadap anak.

Mengakhiri sambutannya, Marthen Ukago mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan menjadikan momen ini untuk belajar serta menyampaikan gagasan terbaik. Secara resmi, kegiatan sosialisasi dan pembentukan Forum Anak Provinsi Papua Tengah tahun 2025 dinyatakan dibuka.(sam)