Laporan: Bams JAYAPURA,- Gubernur Papua, Lukas Enembe menuturkan, pelaksanaan demokrasi di tanah Papua harus berjalan damai. Oleh karena itu butuh dukungan semua pihak untuk bersama bersinergis dalam mewujudkannya. "Saya minta Kapolda, Pangdam dan juga penyelenggara Pilkada untuk duduk bersama membahas pelaksanaan PSU di empat Kabupaten di Papua. Saya berharap kita semua netral dan tidak dipengaruhi oleh siapapun," harap Gubernur dalam arahannya pada acara Ramah Tamah di kediaman Pdt. Lipiyus Biniluk yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Papua, para Tokoh Agama, Masyarakat juga Adat, di Sentani, Sabtu (6/5). Pilkada serentak 2017 di Papua masih menyisahkan sejumlah masalah di beberapa Kabupaten. Setidaknya ada empat Kabupaten yang akhirnya harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Empat kabupaten tersebut antara lain, Kabupaten Jayapura, Tolikara, Puncak Jaya dan Kepulauan Yapen. Tentunya semua pihak berharap pelaksanaan PSU dapat berjalan aman dan lancar tanpa menimbulkan konflik di masyarakat. "Kita harus sepakat untuk menjaga kedamaian di tanah ini. Kita harus jadi contoh yang baik, kedamaian harus dimulai dari Papua," harapnya lagi. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk juga mempunyai pengharapan yang sama. "Kami harapkan pihak penyelenggara jangan ubah ditengah jalan keputusan yang sudah diputuskan oleh penyelenggara pemilu maupun MK. Ini harus dijalankan supaya masyarakat juga ikuti aturan. Jangan kita ubah ditengah jalan hanya karena kepentingan," harapnya. Kepada masyarakat, Lipiyus juga berharap agar dapat bersama sama mendoakan agar PSU berjalan aman dan damai. "Mari kita dukung penyelenggara pilkada, pihak keamanan dalam mengamankan pilkada ulang yang akan dilaksanakan bulan Mei dan Juni. Kita harus kerja bersama, para tokoh agama masyarakat dan adat, kami siap dukung PSU!" Tegasnya. Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafly Amar mengungkapkan, tentunya semua pihak mengharapkan adanya peningkatan Indeks Demokrasi di Tanah Papua. Oleh karena itu untuk mencapainya, hak politik masyarakat harus disalurkan sesuai dengan aturan. "Pemilu harus dilakukan jujur adil juga terpenting tidak boleh ada kekerasan kalau ada intimidasi, serangan fisik ketika proses demokrasi makan akan jatuh korban. Sehingga syafaat demokrasi damai adalah akan lahir sebuah proses pemilu yang demokratis. Sebab kalau tidak akan ada penilaian yang buruk apalagi masyarakat dunia yang begitu peduli kepada Papua," pesannya. Tentunya, lanjut Kapolda, KPU sebagai penyelenggara dan Polri dibantu TNI menjalankan tugas dengan baik, membuat suasana tetap kondusif dan aman. "Kami berharap dengan pendekatan soft approach masyarakat tergerak hatinya cinta damai dengan itu syaratnya dapat menhilangkan tindakan kekerasan di bumi Papua. Walaupun tentunya upaya hukum dalam menegakkan hukum adalah sebuah keniscayaan hukum, sebagai pilihan terakhir. Jika semua bisa dibicarakan dengan baik,  masyarakat setuju dan sepakat kita pilih cara demokratis tentu adalah sebuah kebahagiaan. Kita akan lihat pemimpin yang punya legitimasi tinggi dan didukung oleh masyarakat, " ungkapnya.