NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire menggelar rapat efisiensi pemangkasan anggaran APBD sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang cermat.

Rapat dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Pieter Erari, SE.,M.Si ini, dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan diawasi ketat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Aparat Penegak Hukum (APH).

Dalam rapat tersebut, Sekda Pieter Erari menyampaikan, Kabupaten Nabire hanya menerima alokasi dana sebesar Rp128 miliar. Kondisi ini menuntut setiap OPD untuk melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.

“Kita harus memprioritaskan penggunaan anggaran yang ada untuk kebutuhan yang paling mendesak. Setiap perjalanan dinas harus dievaluasi kembali, dan hanya yang benar-benar penting yang akan disetujui,” tegas Sekda Nabire.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nabire, Dr. H. Mukayat, S.Pd.,M.Si.,MSc.,M.Pd, menjelaskan, lebih detail mengenai pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

Menurutnya, anggaran perjalanan dinas dipotong dari 72 miliar rupiah menjadi 34 miliar rupiah. Selain itu, dana Otonomi Khusus (Otsus) juga mengalami pemangkasan sebesar Rp500 juta di 14 OPD.

“Pemangkasan ini tentu akan berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD. Namun, kita harus tetap optimis dan mencari cara untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Dr. H. Mukayat.

Rapat ini juga menjadi ajang bagi para kepala OPD untuk menyampaikan pertanyaan dan masukan terkait pemangkasan anggaran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nabire, William Sembor, ST.,M.Si menekankan, pentingnya perencanaan yang matang sebagai kunci utama dalam pengawasan penggunaan anggaran.

“Pengawasan yang efektif dimulai dari perencanaan yang baik. Setiap kegiatan harus direncanakan dengan cermat dan transparan,” jelasnya.

Pemangkasan anggaran ini merupakan langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Nabire untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan dana. Diharapkan, dengan efisiensi anggaran, setiap OPD dapat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Rapat efisiensi pemangkasan anggaran APBD ini berlangsung di Aula Sekda Kabupaten Nabire Senin, (03/03/2025). Langkah pemangkasan anggaran ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.

Di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan, setiap daerah dituntut untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Nabire berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Mendagri dan APH, diharapkan penggunaan anggaran di Kabupaten Nabire dapat lebih transparan dan akuntabel.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Nabire untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan bersih.(sam)