Oleh : Ernest Pugiye

Paham ateisme yang tidak menghargai nilai-nilai KEHIDUPAN dan kemanusiaan di Dogiyai Papua merupakan suatu keprihatinan mendasar bagi keberadaan rakyat dan tanah leluhurnya. Secara fundamental, pemahaman ateisme ini telah dinyatakan melalui pembangunan infrastruktur, bukan pembangunan infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah bagi rakyatnya itu diantaranya, adanya proses pembangunan jalan trans lingkar, jembatan dan pembangunan bandar udara di setiap daerah telisolir. Menurut sejarahnya, pembangunan infrastruktur yang merupakan wujud kongkret dari ateisme ini dinyatakan sejak Dogiyai dimekarkan pada 4 Januari 2008. Pemekaran dengan motifasi klasiknya ini dibentuk atas dasar produk Undang-Undang (UU) RI No.8/2008. Agenda pembangunan infrastruktur semacam ini kemudian telah mendapat perhatian utama dari peresiden RI Joko “Jokowi” Widodo sejak 2014. Seiring dengan semakin derasnya pembangunan infrastruktur itu, maka dominasi orang non Papua mulai semakin tinggi dan tidak terbatalkan lagi. Menurut Jokowi, Papua termasuk Dogiyai sudah harus dibangun dengan pembangunan infrastruktur karena telah dianggap sebagai kata kunci untuk membangun Papua. Kesejahteraan rakyatnya akan terpenuh dalam segala aspek hanya jika Papua mulai dibangun dengan pembangun insfrastruktur dan fisik. Sementara itu, orang asli Papua dan dengan tanah leluhunya telah semakin tergusur, teralienasi dan marginalisasi dari realitas dominasi pembangunan insfrastruktur tersebut. Itulah yang biasa disebut dengan pembangunan atesime yang tidak menghargai apa saja yang penting, mendasar, baik dan sakral serta apa saja yang harus dan mendesak dari kepemilikan komunitas masyarakat adat Dogiyai. Jadi pembangunan insfrastruktur tidak memberikan keuntungan yang sedikit pun bagi rakyat asli Papua menuju penderitaan, konflik dan kematian.  Sikap Netaral Dari refleksi-refleksi pengalaman hidup manusiawi di Dogiyai telah menunjukkan bahwa ada begitu banyak bahkan hampir semua pejabat pemerintah dan Gereja dari lima Keuskupan Papua telah mengambil  sikap netral. Sikap kenetralan ini sudah tentunya menjadi tempat dan peluang untuk mengembangkan paham ateisme (tidak mengakui adanya Allah dan manusia dalam segalanya). Melalui suatu paham klasik yang membahayakan eksistensi kedaulatan Allah, rakyat dan alam Leluhur serta segala isinya itu, pemerintah dan para pemimpin Gereja senantiasa berorientasi untuk lebih semakin berjuang gigih demi nilai-nilai ateisme tersbut. Itu berarti mereka berada dan sudah semakin dipanggil untuk memusnahkan rakyat, alam dan nilai-nila fundamental serta menikmati manfaat dari semua realitas kekayaan Leluhurnya melalui sejumlah paham tersebut. Jika ditelaah lebih jauh, pemerintah dan para pemimpin Gereja tidak hanya menganut paham ateisme saja, tetapi juga mereka menganut paham sekularisme, materialisme dan hedonisme serta imperialisme. Mereka baik pemerintah maupun para pemimpin Gereja dari lima Keuskupan di Papua ini selalu cinta akan kesenangan duniawi, kekayaan dan selalu lebih mencintai kekharakteristik dasar iblis daripada mencintai manusia, kemanusiaan dan alam Leluhur serta segala isinya. Pembangunan insfrastruktur yang difokuskan pemerintah Indonesia bagi Papua dalam pemerintahan Jokowi justru lebih memperlihatkan akan wajah pembangunan yang menghancurkan, merobohkan dan mematikan eksistensi Papua tersebut. Karena itu, kita tidak heran hanya apabila pemerintah dan para pimpinan Gereja mulai bekerja sama dengan para pemodal baik dari dalam maupun luar negeri untuk membangun Dogiyai dan Papua dengan berbagai proses kebijakan pembangunan yang bernuansa sekularisme, hedonisme, materialisme dan ateisme serta imperialisme yang bermuara pada kematian rakyat dan alam Leluhur serta pemusnahan nilai-nilai fundamentalnya.  Salah satu persoalan mendasar yang masih semakin aktual di kalangan masyarakat Dogiyai adalah adanya wacana “pemekaran” daripada berbicara esensi pembangunan. Esensi pembangunan yang lebih menekankan pada pembangunan non fisik dan sosial seperti pembangunan sumber daya manusia, memperbaharui sistem pelayanan kesehatan rakyat dari masalah struktur pemusnahan etnis Papua, pemberdayaan ekonomi produktif kerakyatan dan pembangunan nilai-nilai kehidupan bagi rakyat di daerah sudah masih belum dipikirkan, dibicarakan, diprogamkan dan sudah masih belum dikerjakan oleh pemerintah daerah. Dogiyai memang sudah tidak layak dipandang indah, bermutu dan baik adanya karena sudah mendewakan kepentingan pemerintah dan para pemimpin Gereja. Jadi, semuanya gagal dikerjakan secara total oleh pemerintah dan Gereja.  Kepentingan Pemerintah dan Pimpinan Gereja Dalam aspek pendidikan, pemerintah daerah lebih mencari kepentingan sendiri daripada memperhatikan pendidikan. Karena pemerintah memang punya banyak kepentingan pribadi. Ia tidak suka berbicara tentang betapa pentingnya aspek pendidikan Papua bagi generasi sekarang dan mendatang.  Pemerintah merasa dirinya, jabatan dan seluruh hidupnya terancam hanya jika bicara menyangkut betapa pentingnya arti, makna, esensi, masalah, indicator, solusi, aktor/ peran, cirri-ciri, manfaat dan tujuan pendidikan Papua. Makanya, pemerintah sudah tidak akan membangun pendidikan Papua yang berkualitas, membebaskan dan mencerdaskan generasi bangsa.  Memang dari segi fisik, ada sejumlah tempat telah membangun gedung yang mewah dan bagus. Tapi isinya kosong. Tidak ada tenaga guru yang berprofesi pendidikan strata satu. Siswa pun tidak ada. Ini bukan karena siswa malas, tetapi karena tidak ada guru. Guru sudah lama terjebak bahkan dilibatkan secara tahu dan mau ke dalam urusan kepentingan pemerintah dan Gereja. Sementara itu, banyak gedung sekolah hanya terlihat rapuh. Gedung-gedung tua yang nyaris roboh itu hanya dibangun oleh pemerintah Belanda. Sebagaimana banyak sekolah sudah tidak terawat dan sudah termakan usia, demikian juga halnya dengan kualitas dan kuantitas pendidikan Papua. Tidak ada aktivitas sekolah secara rutin dan berkelanjutan di seantero Papua sehingga pendidikan Papua sudah lama kehilangan jiwanya.  Konstruksi ateisme yang sedemikian itu lagi pula dinyatakan melalui pembunuhan terhadap orang asli Papua di Dogiyai. Sejarah mengajarkan bahwa semua rakyat  di tanah Papua ini sudah dikategorikan sebagai musuh Negara. Pemerintah tidak suka mas-mas Papua di Dogiyai yang notabenanya adalah pemilik tanah Leluhur. Tetapi pemerintah dan pemimpin Gereja hanya suka dan senang terhadap realitas alam dan kekayaan Papua di Dogiyai seperti emas, tanah, kayu dan batu Papua saja. Berdasarkan hasil penelitian oleh Dewan Adat Daerah Istimewa Tota Mapiha, pemerintah bersama para investor asal Korea secara illegal sudah sedang mengambil-ambil kayu, emas dan batu yang berada di Pronggo, Dawi, Bidau dan sekitartarnya dalam wilayah Distrik Sukikai Selatan, Dataran Dogiyai Papua, 2014-2017. Itu berarti pemerintah sudah punya komitmen kuat untuk tidak hanya merusak alam, tetapi juga memusnahkan rakyat dan masa depan generasi bangsa Papua. Ini membuat rakyat dalam Dogiyai Dou Ena menjadi tambah sakit parah. Karena itu, kita tidak heran jika rakyat asli Papua di Dogiyai pada tahun 2016, sebanyak 15.760.000 jiwa telah meninggal dan sengaja dibunuh oleh pemerintah dan pimpinan Gereja Papua.   Sementara pemerintah dan para pemimpin Gereja hanya berjaya, bergembira riah dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari realitas pengorbananan rakyat Papua di daerah. Kedua pihak yang berkuasa dari semua aspek ini hanya mendapat perdamaian dan kebenaran politik dan ekonomi duniawi semata dengan memelihara dan mengelola konflik Papua secara sistematis, komprehensif dan terstruktural. Karena pengorbanan rakyat telah menjadi investasi (modal) demokrasi, pembangunan Papua dan pemekaran HIDUP damai hanya bagi kedua pihak yang kuat dan banyak yakni pemerintah dan sejumlah pimpinan Gereja di Tanah Papua. Di sinilah, esensi demokrasi pembangunan, politik dan pembangunan ekonomi Papua sebenarnya telah tercabut dari akarnya. Yang ada hanya demokrasi pembangunan egoisme, ateisme dan imperalisme dan pembangunan ekonomi kekuasaan pemerintah menuju kegembiraan bagi pemerintah dan kematiaannya bagi rakyat di tanah Kesulungannya sendiri. Inilah dosa struktural pemerintah dan pimpinan Gereja di tanah Papua yang sudah saatnya perlu segera ditebus melalui dialog Jakarta-Papua. (Penulis adalah Alumnus pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi “Fajar Timur” Abepura Jayapura)