NABIRE – Semangat untuk mendorong kemandirian ekonomi di tingkat kampung terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) baru-baru ini menggelar kegiatan strategis yang berfokus pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung serta pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMDes).

Acara yang berlangsung selama dua hari penuh ini menyasar sepuluh kampung, yang sebagian besar merupakan Kampung Orang Asli Papua (OAP). Fokus utama kegiatan ini adalah revitalisasi BUMDes yang ada di kampung-kampung tersebut, terutama karena statusnya yang belum memiliki badan hukum resmi, meskipun struktur kepengurusan sudah terbentuk.

Sekretaris DPMK Kabupaten Nabire, Fransiskus Magai, S.Ip, menjelaskan bahwa pelatihan ini sangat krusial. "Kami undang 10 kampung ini, 10 kampung ini mereka belum berbadan hukum dari badan usaha milik kampung ini," ujarnya saat diwawancarai di Aula RRI, Jumat (26/09/2025). Pelatihan ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas administrasi kampung dan tata kelola BUMDes.

Peningkatan kapasitas ini ditekankan agar pengurus BUMDes dapat mengelola lembaga ekonominya sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Tujuannya jelas, yakni membangun lembaga ekonomi yang kuat dan berkelanjutan sehingga potensi kampung yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan warga. 

"Intinya bahwa dalam peningkatan kapasitas ini, jangan hanya mereka terima saja maksudnya materi. Sebab yang paling penting itu materi itu, peningkatan kapasitasnya," tegas Fransiskus Magai.

Lebih lanjut, DPMK tidak hanya membekali dengan materi, namun juga memberikan bantuan awal berupa bahan-bahan kebutuhan pokok. Barang-barang ini, seperti 60 karung beras, telur, minyak goreng, kacang hijau dan gula, diharapkan menjadi modal awal usaha yang diinisiasi oleh BUMDes.

"Ini supaya mereka kembali ke kampung, mereka musyawarah supaya dari bahan-bahan itu mereka mungkin bikin usaha seperti itu. Artinya dari bahan-bahan ini mereka bikin dari BUMDes. Intinya itu seperti itu," jelasnya, menunjukkan harapan agar bantuan tersebut diolah menjadi kegiatan usaha produktif.

Sepuluh kampung yang terlibat dalam pembinaan ini berasal dari berbagai distrik, mencakup wilayah pinggiran Kabupaten Nabire. Kampung-kampung tersebut antara lain dari Distrik Siriwo, Makimi, Yaur, Kepulauan Mora, dan Wanggar Pantai.

Setelah pembinaan ini, tantangan selanjutnya bagi 10 BUMDes ini adalah menyelesaikan persyaratan legalitas badan hukum. Meskipun pengurus sudah terbentuk, langkah ini menjadi kunci agar BUMDes dapat beroperasi secara resmi dan mengakses kesempatan yang lebih luas. 

"Maka nanti mereka kembali, itu kan ada masyarakat yang harus mereka lakukan untuk berbadan hukum itu. Maksudnya itu kan harus banyak notaris seperti itu," tutupnya.(sam)