NABIRE - Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Naomi Kotouki melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Kesehatan Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Kamis (10/7/25). 

Kedatangan Naomi Kotouki disambut Plt Sekretaris Dinas Kesehatan Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Dr. drg Yohanes Tebai, MH.M.Kes. 

“Kami menyambut baik kehadiran ibu di kantor ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf karena kepala dinas pada kesempatan ini sedang mendampingi Gubernur ke Intan Jaya dan ke Paniai,” ucap Tebai.

Yohanes mengatakan, adanya Kantor Dinas Kesehatan Penyedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah ini awalnya dibawa para-para pohon Matoa.

“Pertama kami berkantor di bawa pohon matoa. Kami namakan para-para dinas. Namanya masih terpanpang. Itu adalah kantor pertama senior kami yang saya banggakan dokter Kayame, saya kemudian Sekda dan kami hanya empat orang tahap pertama bertugas untuk membangun,” kata Dr. Tebai.

Lanjutnya, kantor dinas yang digunakan saat ini bukan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov), tapi asset Dinas Pariwisata Kabupaten Nabire yang dihibahkan kepada Pemprov Papua Tengah. 

“Gedung ini dihibahkan melalui Pemprov Papua Tengah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nabire, hingga kami bisa merenovasi gedung ini sedemikian rupa adanya,” akunya.

Kendatipun demikian, Dr. Tebai mengatakan, dia bersama para staf tetap merasa tidak berkekurangan dan tak menurunkan semangat kerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

“Dengan kondisi seperti ini dapat diimbangi juga dengan kinerja para staf kami, hingga kami tetap bimbing dan kami terus kerja sama untuk mewujudkan pelayanan yang baik secara bersama-sama di Papua Tengah,” jelasnya. 

Kata dia, kedepan tak seperti ini lagi, pasti ada pengembangan-pengambangan sesuai kebutuhan dan tata ruang untuk bisa menampung semua aktivitas pelayanan kesehatan.

“Kita ada pengembangan-pengembangan dengan kebutuhan dan juga rencana tata ruang untuk bisa menampung semua aktivitas pelayanan kesehatan. Jadi ada gudang obat di samping, ada penyimpangan dokumen,” urainya.(modes)