NABIRE – Kabupaten Nabire kembali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun ini. Artinya, Kabupaten Nabire mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama 6 kali berturut-turut. Hal ini seperti terungkap saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2021, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Papua, Jumat (20/5/22) siang pekan lalu.

Turut hadir pada kegiatan ini, Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si, Wakil Ketua II DPRD Nabire, H. Moh. Iskandar, SP, Plt. Sekda Nabire, Herman Kayame, ST., MT, Plt. Kepala BPKAD Nabire, William M Sembor, S.IP., M.Si, (Plt. Inspektur),  Obeth Kareth, S.Sos. 

LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua, Arjuna Sakir, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA, kepada Bupati dan Wakil Ketua II DPRD Nabire.

“Penyerahan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nabire tahun anggaran 2021, Pemda Nabire kembali meraih Opini WTP 6 kali secara berturut-turut,” ujar Plt. Kepala BPKAD Nabire, William M Sembor, S.IP., M.Si, saat dikonfirmasi media ini.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua II DPRD Nabire, H. Moh. Iskandar, SP, saat dikonfirmasi Papuapos Nabire terkait hal ini. “Iya begitu adanya, WTP yang keenam kalinya secara berturut-turut. Kemarin Jumat penyerahannya bersama Kabupaten Lani Jaya yang ketiga kalinya berturut-turut. Penyerahannya dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua kepada Bupati dan Pimpinan DPRD Nabire serta kepada Bupati dan Pimpinan DPRD Lani Jaya,” ujar H. Moh. Iskandar.

Saat penyerahan LHP BPK, dalam sambutannya Wakil Ketua II DPRD Nabire, H. Moh. Iskandar, mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Nabire atas kerja kerasnya sehingga mendapatkan opini WTP yang keenam kalinya berturut-turut. Selain itu, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada tim BPK yang telah memaksakan tugasnya dengan baik, dengan melakukan pemeriksaan secara detail tanpa embel-embel tertentu dengan profesional. 

“Tidak seperti di Kabupaten Bogor (Bupati Ade Yasin, red) ditangkap KPK karena menyuap tim BPK Perwakilan Jawa Barat, hanya untuk mengejar atau ingin meraih WTP. Itu contoh yagn tidak bagus dan tidak boleh ditiru oleh kita semua. Dan alhamdulillah Pemda Nabire dapat meraih opini WTP tanpa atau tidak dengan cara-cara seperti di Bogor tadi,” ujarnya. 

Sehingga ini perlu disyukuri dan ke depan dapat berdampak positif yang endingnya dapat menurunkan kemiskinan, menaikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

“Dan yang terakhir kami sebagai pimpinan dan anggota DPRD Nabire siap menindaklanjutinya dalam pengawasan di lapangan terkait tata kelola keuangan oleh Pemerintah Nabire secara cermat, tepat dan profesional sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.” ujarnya. (ros)