BERTEPATAN dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2022 tingkat Provinsi Papua yang dipusatkan di Nabire, telah menandai penanaman pohon sebagai titik pantau Adipura. Dengan harapan, Nabire bersih dari sampah menuju raihnya penghargaan Adipura untuk kategri kota bersih tingkat kota kecil.

Dengan pencanangan ini, pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Kemen KLH) mendorong pemerintah daerah bersama masyarakat untuk menciptakan kota yang bersih, bebas sampah. Penghargaan Adipura diberikan kepada setiap kota dengan kategori kota kecil, sedang dan besar setiap tahun di seluruh Indonesia.

Untuk membangun dan merangsang terbentuknya pribadi yang peduli dengan lingkungan bersih,pemerintah juga memberi penilaian sekolah-sekolah yang bersih, nyaman dan sejuk dalam bentuk lomba Adiwiyata. Untuk Kabupaten Nabire, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire, 9 sekolah masing-masing 3 sekolah tingkat SD, SMP dan SMA/SMK yang memperoleh penilain terbaik lingkungan sekolah dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional tahun ini.  

Apakah kita bisa meraih penghargaan Adipura, Nabire sebagai kota kecil terbersih di Indonesia?. Bisa.

Karena, sebelum Kemen KLH mendorong Nabire menuju Adipura, Bupati (mantan) Isaias Douw mewanakan Nabire sebagai kota Bersih. Gerakannya mulai dengan Jumat bersih.

Kemudian, Penjabat Bupati, dr Anton Mote mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan dengan gerakan Nabire Bersih. Pihak ketiga dilibatkan didalam upaya memerangi sampah.

Bayang-bayang Nabire menuju Adipura, minimal Nabire bebas dari sampah dan kotoran sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu, sebelum Kemen KLH menantangnya dengan menanam pohon sebagai titik pantau Adipura, dalam tahun ini. 

Rasanya, gagasan dan impian saja tidak cukup, karena itu masih dalam bayang-bayang. Gagasan dan ide dikata bayang-bayang ketika kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan masih kurang, dana yang dialokasi pemerintah untuk penanganan sampah masih jauh dari kebutuhan baik itu berupa dana operasional, sarana prasarana dan komitmen bersama, pemerintah dan masyarakat.

Ide dan gagasan saja, rasanya kurang. Gagasan Nabire menuju Adipura minimal didukung dengan dana yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai, ketika pemerintah berniat mendorong dan mengajak masrakat untuk tertib dengan sampah. Mungkin kita perlu be;ajar pola penanganan sampah dan kebersihan kota dari pengalaman Pemerintah Kota Jayapura ketika ke Jayapura dan Biak saat singgah.

Selama ini, warga masih beranggapan, urusan kebersihan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi apalah artinya, ketika pemerintah eksekutif dan legislatif masih memandang dengan sebelah mata ketika membahas anggaran, dana yang diplot untuk DLH masih jauh dari kebutuhan sementara kita bertekad meraih prestise sebagai kota bersih. DPRD Nabire, beberapa kali turun melihat langsung sampah dalam kota, bahkan ke tempat pembuangan akhir (TPA) Karadiri tetapi terkesan sia-sia. Karena, DLH terus mengeluh dengan keterbatasan dana dari tahun ke tahun, entahlah kapan akhirnya.

Peran pemerintah tidak hanya eksekutif tingkat kabupaten tetapi kiranya butuh peran serta para lurah dan kepala kampung untuk mengajak warga menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Demikian juga halnya dengan instansi yang terkait dengan urusan pasar, untuk mengajak pedagang dan penjual untuk menjaga kebersihan masing-masing tempat jaualan, kios dan toko. Ataukah hanya mengejar setoran dan diam.

Tidak hanya sekolah melalui lomba Adi Wiyata, peran setiap kantor pemerintah untuk menjaga kebersihan, taman kantor, bila perlu kebersihan jalan umum di depan masing-masing kantor.

Ketika setiap kantor terlibat memperhatikan kebersihan, lurah dn kepala kampung berperan menjaga kebersihan, paling tidak sebagian kota Nabire akan bersih. Tinggal mendorong kesadaran warga. 

Ini hanya sebuah bayang-bayang, pelaksanaannya butuh kemauan dan aksi nyata menuju Nabire sebagai kota bersih. (ans)