NABIRE – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Jhon Wempi Wetipo bersama rombongan tiba di Nabire, hari ini, Senin (25/7). Kujungan Wamendagri, Wetipo untuk sosialisasi Undang Undang tentang Pemekaran Provinsi Papua Tengah kepada para bupati dan masyarakat di daerah ini, sekaligus akan melihat dari dekat persiapan daerah seperti gedung sementara untuk kantor Gubernur dan lokasi kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire. Karena, dalam Undang Undang Pemekaran Papua Tengah, Nabire sebagai ibukota.

Dengan ditetapkannya Nabire sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah, salah satu Intelek Asal Papua, Martinus Taa menilai akan membuka banyak peluang besar terutama di sector perekonomian. Karena akan membuka banyak pelung usaha dan dunia kerja, membuka penghasilan dan keuntungan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Tetapi, akah semua peluang tersebut akan mampu dibaca oleh orang asli Papua dan siap untuk bersaing?

Intelektual muda, Martinus Taa mencontoh, sebelum ibukota Provinsi Papua Tengah di Nabire terwujud, sejumlah peluang usaha di kota Nabire seperti kuliner dan lain seperti usaha bengkel sedang dikuasai kaum millenial saudara-saudara kita dari luar. Adakah ada orang asli Papua juga sedang berusaha seperti warung atau usaha menimuman ringan di dalam kota.

Dengan membandingkan usaha swasta yang nyata di tengah kota, Taa menilai kaum millenial dari luar sudah bergerak dan digerakan untuk membaca peluang-peluang usaha yang akan ada. Lihat saja usaha kuliner, warung kopi dan warung lain yang sudah dimulai oleh kaum millennial di dalam kota Nabire. Apabila orang asli Papua belum ada, siap-siap untuk dikuasai dari luar dan kita siap kerja.

Fenomena seperti ini, Martinus Taa menilai terpulang kepada cara berpikir kita dan pembentukan karakter. Peluang yang bisa dimanfaatkan orang asli Papua, menjadi pemasok dan pensuplay bahan kebutuhan dari usaha-usaha kuliner dan kebutuhan warga melalui usaha kebun dan ternak.

Untuk mencapai tujuan agar peluang yang akan terbuka lebar, Taa mengusulkan harus ada program keberpihakan kepada orang asli Papua oleh pemerintah melalui kebijakan dan program dari masih-masing perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Untuk menciptakan program seperti ini, yang memanaje ide besar seperti ini harus dari top leaders yakni Bupati masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

Lewat dana otonomi khusus, intelektual ini menilai, perlu ada peningkatan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal ini tidak sekedar program afirmasi tetapi perlu ada pembinaan SDM Papua dengan menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil dan mampu bersaing di dunia usaha. Untuk itu, perlu ada program keberpihakan kepada OAP.

Ia menilai, selama ini terkesan Otonomi Khusus belum nyata di Papua karena tidak adanya program keberpihakan kepada OAP untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkompetisi dan mampu membaca peluang yang tersedia. Potensi daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan sehingga produk unggulan dari daerah bias bersaing dengan produk dari luar. Bawang, tomat dan rica saja bias didatangkan dari luar, apakah masyarakat lokal tidak mampu menjawab kebutuhan pasar sesuai potensi daerah masing-masing. Peluang-peluang seperti perlu diberdayakan kepada orang asli Papua melalui program keberpihakan dari pemerintah oleh top leaders di setiap kabupaten. (ans)