NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar rapat evaluasi penanganan dan dampak wabah African Swine Fever (ASF) tahun 2025. Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, di Aula Sekretariat Daerah, Selasa (12/08/2025) ini menjadi ajang untuk meninjau langkah-langkah yang telah diambil serta merumuskan strategi ke depan dalam menghadapi wabah yang meresahkan ini.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire menyampaikan keprihatinan atas dampak signifikan yang ditimbulkan oleh wabah ASF. Sejak November 2024, wabah ini telah menyebabkan kematian 2.054 ekor babi di empat distrik, yaitu Nabire, Nabire Barat, Wanggar dan Teluk Kimi, yang kini telah ditetapkan sebagai zona merah.

Sebagai respons cepat, Pemerintah Kabupaten Nabire telah menetapkan status keadaan darurat melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 828 pada 14 November 2024, dan membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Wabah ASF sehari setelahnya. Komitmen pemerintah dalam menangani wabah ini juga dibuktikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 miliar.

Wakil Bupati Nabire juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan. Kementerian Pertanian, misalnya, telah mendistribusikan puluhan ribu serum untuk membantu penanganan. Selain itu, Lanal Nabire juga berperan aktif dalam mencegah penyebaran virus melalui pemantauan rutin dan penyekatan wilayah.

Meskipun berbagai langkah telah diambil, tantangan masih terus dihadapi. Oleh karena itu, dalam rapat evaluasi ini, Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk fokus pada beberapa hal penting. Pertama, memperkuat koordinasi lintas sektor agar Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan ASF dapat berjalan efektif.

Kedua, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya para peternak, mengenai pentingnya biosekuriti dan sanitasi kandang. Hal ini krusial untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan melindungi ternak yang masih sehat.

Ketiga, melakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas ternak dan produk hewan untuk memastikan virus tidak menyebar ke wilayah lain yang masih aman. Langkah ini penting untuk membatasi pergerakan virus.

Terakhir, pemerintah juga berkomitmen untuk menyusun strategi pemulihan ekonomi bagi peternak yang terdampak, termasuk pemberian bantuan ternak dan pelatihan usaha alternatif. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor peternakan babi.

Rapat ini menjadi pengingat bahwa ternak babi memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat penting bagi masyarakat Papua, khususnya di Nabire. 

Oleh karena itu, penanganan wabah ASF bukan hanya soal kesehatan hewan, melainkan juga menyangkut kesejahteraan dan keberlanjutan budaya masyarakat. Melalui sinergi dan komitmen yang kuat, diharapkan solusi terbaik dapat ditemukan untuk menanggulangi wabah ini dan melindungi mata pencarian warga Nabire.(sam)