NABIRE - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Yan Mandenas, memberikan pernyataan tegas terkait kondisi keamanan di Tanah Papua. Saat ditemui awak media di depan Kantor Lapas Nabire pada Senin (04/05/2026), ia mendesak Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) untuk segera turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi masyarakat yang berada di tengah pusaran konflik. 

Mandenas menekankan bahwa kehadiran negara secara fisik di daerah konflik sangat krusial untuk memahami realita yang terjadi. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri HAM mengenai pengawalan kasus di Puncak dari perspektif kemanusiaan. 

Yan Mandenas meminta menteri HAM untuk menginisiasi rapat khusus bersama Panglima TNI dan Kapolri guna merombak pola penanganan keamanan di Papua. Menurutnya, menteri tidak boleh hanya memantau situasi dari Jakarta, melainkan harus proaktif mengunjungi daerah terdampak sebagaimana tanggung jawab yang diberikan oleh presiden.

Dalam pernyataannya, Mandenes menyentil intensitas kunjungan pejabat yang dinilainya masih kurang dibanding pergerakan anggota legislatif di daerah pemilihan. 

Ia menegaskan akan terus mendesak dan mengingatkan menteri HAM hingga agenda kunjungan ke Papua terealisasi. Hal ini dilakukan agar pemerintah pusat dapat mengurus masyarakat dengan lebih baik dan memastikan tugas-tugas penyelesaian masalah HAM berjalan sesuai target.

Legislator Gerindra ini juga mendorong perubahan paradigma dari pendekatan operasi militer yang berlebihan menuju pendekatan teritorial. Ia menyoroti dampak negatif dari pola operasi yang terlalu represif, yang seringkali menyebabkan masyarakat sipil terjepit di antara dua kepentingan. 

Mandenas merasa prihatin karena warga sering menjadi korban, baik dari aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) maupun dampak sampingan dari kehadiran aparat di lapangan.

Lebih lanjut, ia mengevaluasi kejadian di Kabupaten Puncak baru-baru ini yang dinilainya menggunakan pola operasi berlebihan. Mandenes menuntut adanya evaluasi total terhadap standarisasi pengamanan agar negara mampu menunjukkan kemampuannya dalam melindungi warga tanpa kekerasan yang tidak perlu. Ia berharap ke depannya pola rutin yang lebih humanis dan terukur dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah konflik.

Sebagai solusi jangka panjang, Mandenes mendorong penguatan interaksi sosial antara pemerintah daerah, aparat organik TNI/Polri dan masyarakat setempat. Melalui komunikasi yang intens dan pendekatan teritorial, diharapkan dapat terbangun kepercayaan (trust) antara warga dan aparat keamanan. 

Sinergi ini dianggap sebagai kunci utama dalam menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan dan meminimalisir jatuhnya korban jiwa di masa mendatang.(amd)