Meneguhkan Khidmah NU untuk Kedamaian Papua Tengah

NABIRE - Konferensi Wilayah (Konferwil) I Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 resmi digelar di Pondok Pesantren Daarul Fikri, Nabire, Senin (3/8/2026), dengan mengusung tema penguatan khidmah organisasi untuk kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua PWNU Papua Tengah, Imam Mawardi Ma'ksum, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas dukungan dana hibah yang telah diterima dan direalisasikan sepenuhnya untuk organisasi.
“Sumbangan dari Provinsi Papua Tengah kurang lebih Rp500 juta dan Alhamdulillah sudah kita belanjakan semuanya dan Alhamdulillah ada sisa saldo Rp14.000,” ujar Imam di hadapan para kader dan tamu undangan.
Imam juga berharap agar sinergi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. “Mudah-mudahan di tahun berikutnya dan di tahun berikutnya bukan hanya untuk PWNU, tapi PCNU bukan hanya dari NU-nya tapi badan otonom dan lembaganya. Mudah-mudahan ada kerja sama dari pemerintah,” imbuhnya.
Terkait inventaris organisasi, Imam mengungkapkan Kantor Sekretariat PWNU Papua Tengah saat ini berstatus sewa yang berlokasi di Jalan Poros Madiwu RT 12, RW 2, Kelurahan Bumi Wonorejo, Nabire, dengan perlengkapan kantor yang meliputi laptop, stempel, banner, kop surat, meja dan kursi.

Dalam evaluasinya, Imam menyoroti tantangan geografis dan aksesibilitas wilayah Papua Tengah yang luas serta keterbatasan akses transportasi darat menuju pedalaman atau pegunungan. “Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah Papua Tengah serta keterbatasan akses transportasi darat menuju wilayah pedalaman atau pegunungan menjadi tantangan biaya dan waktu konsolidasi,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kemandirian ekonomi organisasi agar tidak terus-menerus bergantung pada dana hibah pemerintah. “Makanya, kalau kita menjadi warga NU atau kita sudah menjadi kader NU, jangan fokus kepada dana hibah. Kalau bisa, organisasi ini kita biayai dari akar rumput, kita maju bersama-sama. Kalau ada dana hibah, ya kita terima,” tegas Imam.
Menyongsong masa khidmat 2026-2031, PWNU Papua Tengah mengeluarkan empat poin rekomendasi penting yang disampaikan oleh pimpinan sidang. “Penguatan tata kelola organisasi. Segera melengkapi struktur lembaga dan badan otonom secara utuh hingga tingkat PWNU dan ranting,” ucap Imam merinci rekomendasi pertama.

Rekomendasi berikutnya mencakup kemandirian ekonomi nahdliyin melalui pembentukan unit usaha keumatan dan Badan Usaha Milik NU serta peningkatan kualitas pendidikan Islam. “Peningkatan kualitas pendidikan Islam. Pendorong pendirian madrasah, pesantren atau lembaga pendidikan tinggi NU di tanah Papua Tengah serta dakwah inklusif dan kemitraan strategis memperkuat sinergi dengan pemerintah,” tambahnya.
Ketua Panitia Pelaksana Konferwil I PWNU Papua Tengah, Adam Waluyo, dalam laporan sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran Forkopimda, pimpinan Ormas Islam serta pengurus cabang dari lima kabupaten yang hadir.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-ibu sekalian memenuhi undangan kami, yang pada Konferwil ini mudah-mudahan tidak menjadi kendala dan tidak menjadi halangan untuk tetap berkhidmat di bumi yang kita cintai,” kata Adam.

Adam menjelaskan, Konferwil merupakan agenda tertinggi di tingkat provinsi untuk menyusun program kerja sekaligus memilih kepengurusan baru. “Selanjutnya, Konferwil ini adalah salah satu agenda tertinggi di tingkat provinsi, ini adalah keharusan yang harus dilaksanakan oleh jajaran pengurus untuk menyusun agenda sekaligus memilih kepengurusan yang baru untuk masa hikmat 5 tahun ke depan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Luqman Umah Fagur, yang hadir mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengingatkan kembali sejarah panjang perjuangan para kiai dalam mendirikan NU sebelum kemerdekaan.

“Oleh karena itu, maka Nahdlatul Ulama ini bukan hanya sebagai suatu organisasi, tetapi adalah merupakan ujung tombak untuk memperjuangkan bangsa dan negara di Indonesia,” ujar Luqman dalam pidatonya.
Luqman juga berpesan agar kepengurusan yang terbentuk melalui Konferwil I ini dapat berjalan tertib sesuai dengan tradisi para ulama yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. “Betul tradisi di dalam NU, kita itu tidak ada voting-voting. Tradisi kita itu musyawarah dan mufakat, para kiai itu berkumpul, kemudian bermusyawarah, mempercayakan seseorang untuk menjadi pimpinan,” pungkasnya. (sam)
Bagikan artikel ini



