NABIRE – Rapat koordinasi antara pihak eksekutif dengan legislatif untuk membahas aspirasi masyarakat untuk memekarkan Kabupaten Nabire Timur, belum ada keputusan final. Masih menunggu Surat Keputusan Bupati sebagai persetujuan atas aspirasi yang disampaikan masyarakat itu. Hanya saja, pada rapat koordinasi, Jumat (28/3), bupati maupun wakil bupati tidak berkesempatan hadir. Pihak eksekutif diwakili Plt. Sekda Nabire, Drs. Jhoni Pasande yang didampingi sejumlah pejabat terkait. Pihak DPRD Nabire masih akan mengundang pihak eksekutif untuk menindaklanjuti aspirasi pemekaran Kabupaten Nabire Timur ini. Pantauan media ini di ruang sidang, rapat koordinasi dipimpin Ketua DPRD Nabire, Titi Yuliana Marey didampingi Wakil Ketua I, Yehuda Gobai. Belasan anggota DPRD Nabire terlihat turut hadir pada rapat tersebut. Saat rapat berlangsung, terlihat pula perwakilan masyarakat yang mengaspirasikan pemekaran Kabupaten Nabire Timur.Di awal rapat, Ketua DPRD Nabire mengatakan, tanggal 11 Maret 2014 lalu, utusan dari 5 distrik bersama seluruh masyarat telah menyampaikan aspirasi. Mereka telah menyerahkan draft pemekaran Kabupaten Nabire Timur yang telah diterima oleh DPRD. Mensipaki aspirasi itu, tanggal 17 Maret 2014, dalam rapat internal DPRD telah memutuskan bahwa agenda ini sangat penting untuk dibahas bersama-sama yang selanjutnya dibawa dalam sidang paripurna istimewa untuk diputuskan dan diperjuangkan ke provinsi maupun ke pusat. “Tanggal 17 Maret dalam rapat internal semua anggota DPRD telah menyetujui bahwa aspirasi ini harus diperjuangkan dan diteruskan. Sehingga dalam rapat koordinasi ini kami minta pihak eksekutif untuk bisa bersama-sama menyusun draft tentang pemekaran kotamadya sehingga kedua agenda ini dapat diperjuangkan bersama-sama,” tuturnya.Wakil Ketua I DPRD Nabire, Yehuda Gobai, menambahkan, sehubungan dengan pembentukan Kabupaten Nabire Timur dan Kotamadya Nabire sesungguhnya kita terlambat. Hal itu sebenarnya sudah berjalan bersama dengan semangat pemekaran Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya dan beberapa kabupaten dan kota di Tanah Papua. Tapi pada saat itu, kata Yehuda, pemerintahan kita masih buta mata dengan semangat yang terjadi di Papua.“Salah satu kabupaten di bagian timur di Wamena, bisa memekarkan menjadi 6 kabupaten baru. Ini ketertinggalan pembangunan membuat kita sendiri jadi susah. Kita tidak mampu menciptakan lapangan kerja bagi saudara- saudara yang lain, hanya memikirkan diri sendiri membuat negeri ini tidak bisa maju,” tambahnya.Sehubungan dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat ini, kata Yehuda, sudah bahas DPRD Nabire. Dikatakannya, sangat susah dan berat jika kita hidup dalam satu rumah ini yang disebut rumah pemerintah Kabupaten Nabire. Sehingga kita perlu membuat kamar lain yang kita buat diluar dari kabupaten yang ada. Kamar yang perlu kita buat Kabupaten Nabire Timur, Nabire jadi kotamadya dan kabupaten akan bergeser secara otomatis ke bagian barat. Terkait soal aspirasi Kabupaten Nabire Timur, kata Yehuda, setelah mengkaji lebih lanjut perlu ada perbaikan proposal yang sudah masuk sebelum ditindaklanjuti lebih jauh. Kita melakukan pemekaran wilayah bukan hanya untuk kepentingan satu kelompok, satu suku, satu marga. Tetapi bagaimana penduduk yang ada di negeri ini ada sentuhan pembangunan. “Dalam rapat DPRD kita sudah mengkaji, Kabupaten Nabire Timur menurut konsep DPRD setelah mendengar aspirasi, mencakup Distrik Wapoga, Mora, Napan, Makimi, Siriwo dan Dipa. Cakupan Kotamadya Nabire terdiri dari Distrik Teluk Kimi, Nabire, Nabar dan Wanggar,” tuturnya. Rapat koordinasi yang digelar belum ada keputusan final untuk menindaklanjuti aspirasi pemekaran ini. Sesuai aturan, aspirasi masyarakat ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Nabire, melalui Surat Keputusan Bupati. Apakah nantinya ada persetujuan dari bupati, sejauh ini belum diketahui. Karena bupati belum berkesempatan hadir pada rapat yang digelar kemarin. Pihak DPRD Nabire dijadwalkan akan kembali mengundang pihak eksekutif untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini. (ros)