NABIRE - Kampanye Partai Demokrat di Taman Gizi Oyehe Nabire dipadati massa dan simpatisan. Kampanye yang menampilkan sejumlah orator, baik lokal Nabire maupun provinsi berlangsung meriah. Terik matahari yang menyengat tidak menyurutkan semangat massa dan simpatisan untuk terus berteriak menyuarakan Demokrat menuju kemenangan pada Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014.   Sebagai partai politik, Partai Demokrat dalam kampanye politiknya menyampaikan sejumlah prestasi yang telah ditorehkan selama menjadi partai politik pemenang Pemilu 2009, baik program pusat, provinsi maupun kabupaten khususunya Kabupaten Nabire. Dibawah Partai Demokrat yang mendudukkan Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden RI, telah melaksanakan program Pro Rakyat dan hasilnya telah dirasakan. Begitu pula dari pemerintahan provinsi dibawah kendali Gubernur Papua Lukas Enembe, walaupun baru 1 tahun, telah meluncurkan sejumlah program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat Papua.  Program yang telah dibuat oleh Demokrat melaui pemerintah pusat dibawah kendali Susilo Bambang Yudoyono (SBY) terangkum dalam Program Pro-Rakyat Kabinet SBY Jilid I dan II. Pada intinya program-program itu diperuntukkan sebagai penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan mulai dari klaster I sampai dengan IV serta tahun 2012. Program-program penanggulangan kemiskinan Klaster I terdiri dari, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), Pogram Oprasional Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN). Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II, terdiri dari, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), PPNPM Mandiri Perdesaan PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekontruksi Pulau Nias), PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiave), PNPM Generasi Sehat dan Cerdas, PNPM Linkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP), Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP), PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEM). Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), PNPM-Mandiri Daerah Tertingal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertingal Dan Khusus(P2DTK), PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan(PNPM Mandiri-KP), PNPM-Mandiri Peristiwa, PNPM-Mandiri Perumahan dan Pemukiman(PNPM-Mandiri Perkim), Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempata Kerja/Padat Karya Produktif. Program-program penanggulanan kemiskinan Klaster III, yaitu  Kredit Usaha Rakyat(KUR) dan Kredit Usaha Bersama(KUBE). Program pro-rakyat klaster IV, adalah Program rumah sangat murah, Program kendaraan angkutan umum murah, Program air bersih untuk rakyat, Program listrik murah dan hemat, Program Peningkatan Kehidupan Nelayan, dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan. Sementara itu penanggulangan kemiskinan tahun 2012, yaitu penangulangan kemiskinan mejadi salah satu dari 11 prioritas nasional. Sasaran utama penanggulangan kemiskinan adalah memperkuat program-program pro-rakyat, melalui langkah-lankah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan. Dan alokasi anggaranya mencapai 63,6 triliun rupiah. Sementara untuk program Papua Bangkit  1 (satu) tahun berjalan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Pertama, program pembangunan rumah sehat layak huni yang didahului dengan penandatanganan MOU dengan para bupati Se-Papua, 13 ribu rumah akan dibangun dalam 5 tahun,tahun 2014 sudah dimulai dari tepi Danau sentani. Kedua, pembangunan rumah sakit regional berstandar internasional yang akan dibangun di 4 kawasan yaitu Biak, Nabire, Wamena, Merauke. Saat ini sudah dilakukan studi kelayakan, ketiga, Program Biaya Kesehatan Gratis Bulan Januari 2014 telah di luncurkan Program Kartu Papua Sehat (KPS) untuk membiayai pengobatan medis dari Pos Yandu, Puskesmas hingga Rumah Sakit. Keempat, telah diluncurkan Program Gatra Hasrat Papua, program penanganan masalah gizi buruk, ibu hamil, dan Balita. Sejak hamil sampai umur 2000 hari dibiayai oleh pemerintah untuk mempersiapkan generasi Papua yang SEHAT dan CERDAS. Kelima, merevisi UU Otsus Papua menjadi UU Pemerintahan Papua, untuk penguatan hak-hak orang asli Papua. Prosesnya sudah selesai di tingkat kabinet tinggal harmonisasi di tingkat kementrian, Presiden SBY telah janji sebelum selesai masa tugasnya akan selesaikan dan akan kembalikan ke Papua. Keenam, alokasi dana Otonomi Khusus menjadi 80% untuk kabupaten/kota dan propinsi 20% yang sebelumnya 60:40 persen. Sehingga APBD Kabupaten naik rata-rata diatas 1 triliun rupiah. Ketujuh, Papua sudah gol untuk menjadi Tuan Rumah PON 2020. Kedelapan, sudah dilakukan pertemuan dan negosisi dengan PT. Freeport Indonesia sebanyak 5 kali agar Pemda Papua menjadi pemegang saham (masih dalam proses negosiasi, belum final). Apabila disetujui oleh PT. Feeport Indonesia maka Pemda Papua bisa memberikan gaji kepada setiap Kepala Keluarga (kk) sebesar 10 juta/bulan (hitungan oleh ahli), dan masih banyak program lainya yang dicanangkan. (iing elsa)