SUGAPA - Rencana eksploitasi tabang emas yang terkandung dalam perut bumi Kabupaten Intan Jaya, oleh PT. Blok Wabu mendapat penolakan dari berbagai kalangan.

Penolakan tersebut beragam sudut pandang. Kini giliran Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Intan Jaya, Martinus Maiseni mengatakan DPRD Intan Jaya menolak sepanjang negara belum duduk bersama rakyat dan pemerintahan di Intan Jaya guna menyepakati sejumlah keinginan masyarakat dan pemerintah daerah.

“Perusahaan besar yang mau garap emas besar, setidaknya negara harus paparkan pengoperasian penggalian tambang, harus berupa kajian-kajian materi, sehingga dampaknya seperti apa, dan pengoperasianya berapa tahun, butuh SDM berapa, dan pelepasan adatnya seperti apa. Itu semua harus kita dengar dan bicarakan lalu disepakati bersama,” kata Maiseni kepada wartawan, Sabtu (3/04/21).

Lebih lanjut dikatakan, negara tidak musti main langsung-langsung.  Sehingga DPRD Kabupaten Intan Jaya juga menolak. Untuk itu dirinya meminta agar negara (Kementerian Minerba) tidak main langsung menyetujui kepada perusahan yang akan beroprasi tambang di Intan Jaya.

Ia mengaku pekan lalu pihaknya telah menerima aspirasi dari pelajar dan mahasiswa kota study Nabire yang memepertanyakan DPRD dan Pemda Intan Jaya adakah kesepakapatan terselubung berupa MoU yang pernah ditandatangani atau kebijakan pusat semata ?

“Kami jawab tidak. Tuntutan mahasiswa kepada pemerintah untuk menolak, dan pada prinsipnya kami sebagai wakil rakyat Intan Jaya kami akan tetap mendukung permintaan mahasiswa,” tuturnya.

Lebih lanjut ditakan Maiseni, kecurigaan mahasiswa terkait situasi terkini Intan Jaya terkait kehadiran TNI/PORI dan TPNPB karena kepentingan ekonomi. Sehingga pihak keamanan hanya untuk melindungi kehadiran PT. Blok Wabu yang rencana beroperasi untuk eskploitasi tambang di Intan Jaya.

“Kecurigaan mereka sependapat dengan kami DPRD sehingga kami pertanyakan kepada negara, apakah negara punya tujuan benar-benar ingin mengejar TPNPB atau ingin melindungi perusahaan yang ingin masuk ke Intan Jaya untuk eksploitasi tambang,” tuturnya.

Ditegaskan Maiseni, negara jangan mengabaikan kepentingan rakyat demi kepentingan investor. Hak-hak masyarakat adat harus dihargai. 

Ditegaskan Maiseni, sepanjang negara tidak duduk bersama rakyat dan pemerintahan di Intan Jaya tetap semua khalayak tolak kehadiran PT. Blok Wabu untuk melakukan kegiatan penambangan di Intan Jaya.

“Sekali lagi negara harus duduk bersama dan sampaikan secara teori, negara harus sampaikan secara lisan, jangkauannya, pembuangan limbahnya, itu yang harus sampaikan secara terbuka. Untuk itu negara tidak boleh main tunjuk langsung bahwa operasi perusahan ini masuk untuk garap. Kami kuatir manusia dan alam Intan Jaya dirusaki kedepan,” pungkasnya. (eby)