NABIRE - Ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPRPT), Maksimus Takimai, Rabu (12/02/2025) di halaman kantor DPRPT mempertegas, penerimaan CPNS tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah 80 persen Orang Asli Papua (OAP) dan 20 persen non-OAP.

Terkait sebanyak 28 CPNS Non OAP yang ada di kuota OAP, dirinya bersama anggota DPRPT lainnya dan BKPSDM telah mengecek keaslian data Pencaker tersebut. 28 orang tersebut berdarah campuran dari ibunya OAP dan bapaknya non-OAP atau bapaknya OAP dan ibunya non-OAP, sehingga mereka layak masuk kuota OAP.

Pengecekan tersebut dilaksanakan setelah aksi demo dari Pencaker yang merasa keberatan dengan hasil CPNS tersebut. Demo tersebut dilaksanakan pada hari Senin, 10 Februari 2025 kemarin.

Mereka menuntut kepada DPRPT terkait 80 persen OAP dan 20 persen non-OAP yang tidak sesuai dengan semestinya. Pasalnya, mereka menemukan adanya 28 Pencaker non-Papua di kuota yang dikhususkan untuk OAP. Terlebih, Pencaker non-Papua tersebut dinyatakan lulus.

Hal tersebut yang mengakibatkan, sejumlah Pencaker langsung ngamuk ke DPRPT. Dirinya khawatir, apabila 28 nama yang diluluskan ini bukan OAP, itu akan memangkas kuota anak-anak Papua, dan juga akan mengakibatkan kinerja pemerintah akan dipertanyakan oleh masyarakat.

Menurutnya, aspirasi dari Pencaker sudah diperjuangkan hingga ke Kementerian Dalam Negeri dan disepakati dari kuota CPNS 950 orang untuk Papua Tengah dibagi dalam 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non-OAP. Jadi kalau dihitung, 760 untuk OAP dan 190 untuk non-OAP.

Ia berharap, ke depan BKPSDM lebih selektif dalam memeriksa administrasi sebelum tes-tes lainnya agar transparansinya dinilai baik oleh masyarakat.(amd)