NABIRE – Mama-mama Papua di Nabire hari ini selalu mengeluh akan adanya sebuah pasar khusus pasar mama-mama Papua di Nabire. Selama ini mereka berjualan dipinggir jalan didalam pasar juga mereka selalu berjualan diatas tanah. Dan kondisi ini merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk dapat menyediakan pasar mama mama Papua, seperti yang dijanjikan beberapa tahuun silam ini. Legislator Papua, Jhon NR Gobai mempertanyakan pasar tradisional untuk mama–mama Papua yang dibantu Kementrian Koperasi RI Tahun 2012 dengan dana Rp 800 juta. Pasalnya, pasar yang digadang–gadang akan dibangun di atas lokasi seluas satu hektar melalui salag satu koperasi, namun hingga kini belum nampak. “Penyediaan pasar khusus untuk mama Papua di Nabire dahulu telah diupayakan oleh Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) yakni melalui pimpinannya yang lama. Pertanyaannya, dimana pasar itu,” ujar Gobai via selulernya, Senin (18/3). Menurut Jhon, hingga hari ini, mama-mama Papua masih berjualan di tanah yang menjadi pertanyaan adalah hari ini di Nabire, dimana letak Pasar tersebut ? Sebab, ini Pasar yang dibangun dengan dana pemerintah pusat melalui APBN. Yang tak lain bertujuan untuk membantu masyarakat bukan membantu orang perorangan. “Atau dengan kata lain, harus jelas peruntukannya. Sehingga kini menjadi tugas kita dan perlu dipastikan keberadaan pasar tersebut. Apakah benar digunakan untuk kepentingan mama-mama Papua, sebagai anggota Koperasi seperti yang pernah dijanjikan, ataukah digunakan untuk kepentingan lain,” tandasnya. Untuk itu, legislator Gobai meminta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua harus untuk dapat memperjelas hal tersebut. Bukan sebalignya Dinas hanya diam dan membisu, karena, ini aset yang dibangun dengan dana rakyat yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan aset yang dibangun untuk kepentingan masyarakat. Maka, alangkah baiknya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua harus membuka kembali dokumen tahun 2012, Lalu menjelaskan dimana pasar tersebut. terlepas dari kepengurusan KAPP yang lama atau tidak, harus diperjelas dimana keberadaan pasar tersebut. “Jika dialihfungsikan untuk kepentingan kelompok lain atau kepentingan bisnis seorang pribadi harus dijelaskan dasarnya. Akan lebih baik jika dikembalikan kepada mama-mama Papua atau mereka (mama mama Papua), diberikan ruang dalam perubahan fungsi tersebut, jangan kita mengatasnamakan mama mama Papua untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya. Terpisah, Legislator Papua lainnya, Dofina Dimara mengharapkan agar KAPP kedepannya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan tidak mengutamakan kepentingan orang perorang. “Jadi harus mengutamakan kepentingan banyak orang. Terlebih mama–mama pedagang di pasar sebab mereka berjuang untuk anak–anak, untuk sekolah, makam minum dan kelangsungan hidup keluarga,” harapnya. (pas)