NABIRE - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2024 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian. 

“Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2024, kami memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, kata Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Dr. Laode Nusriadi, dalam sambutan yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR Papua Tengah. Di Ruang Persidangan DPR Papua Tengah, Rabu (18/6/25) sore.

Menurut Laode, LHP yang dilakukan oleh pihaknya sesuai amanat Undang-Undang, BPK memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah guna memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Tugas pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan BPK memiliki tanggung jawab untuk memastiksn pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertangung jawab”, Dr. Laode.

Laode mengatakan, masih terdapat sejumlah temuan pengunaan anggaran tahun 2024, untuk itu segera ditindak lanjuti oleh Pemprov agar adanya peningkatan tata Kelola keuangan yang lebih baik.

“Masih terdapat sejumlah temuan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu segera ditindaklanjuti oleh pemda guna meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik”,pintanya.

LHP BPK RI disambut baik Gubernur Papua Tengah Meki F Nawipa. Sebab hal tersebut akan dijadikan acuan untuk memperbaiki kelemahan, menutup potensi celah penyimpangan, serta meningkatkan mutu pelayanan publik di seluruh sector dalam masa pemerintahannya. 

“Kami akan menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi dengan serius sebagai bagian dari komitmen menuju pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegas Gubernur Meki dalam sambutanya. (you/amd)