NABIRE - Kendati niat pemerintah untuk membangun masa depan pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui Sekolah Rakyat (SR) masih dihantui hambatan, dikarenakan lahan untuk pembangunan SR di Kabupaten Nabire belum siap.

Untuk realiasikan pembangunan fisik SR di Kabupaten Nabire pemerintah pusat masih menunggu kesiapan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Terkait usulan SR sampai saat ini kami belum menerima legalitas lahan dari pemerintah daerah sehingga belum bisa direaliasikan,” ungkap Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Diana Kusumastuti, M.T, dalam rapat koordinasi bersama Fokopimda Papua Tengah, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (3/6/26).

Diana menegaskan, kesiapan lahan harus secara menyeluruh sebelum pembangunan dapat dimulai. “Lahan sudah ada, tapi land clearing-nya belum selesai. Syaratnya, daerah harus menyiapkan lahan yang siap bangun. Kalau belum siap, maka tahun ini (2026) belum bisa kami realisasikan,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang mengatakan, lahan untuk pembangunan SR Pemerintah Kabupaten Nabire tengah dalam proses penyiapan.

“Untuk pembangunan SR ini sementara dalam proses penyiapan lahan kurang lebih 10 hektare di Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire,” katanya.

Bernada lugas, Pasang meminta kepada kementerian terkait untuk membangun pembangunan fisik sekolahnya tahun ini (2026). Terkait tanah Pemda Nabire siap bertanggung jawab.

“Kalau bisa dibangun tahun ini. Kami bertangung jawab tanahnya,” ujar Pasang.

Wamen Diana kembali menegaskan, siapkan dokumen pelepasan tanah adat hingga sertifikatnya agar kemudian hari tidak ada masalah. “Siapkan dokumen pelepasan tanah agar kemudian hari tidak ada masalah,” ujar Wamen Diana.

Dia memberikan acungan jempol kepada Pemerintah Kabupaten Nabire, atas penyediaan lahan 10 hektare. Sebab kata diana, penyediaan lokasi tersebut melebihi dari kebutuhan lahan yang membutuhkan pemerintah untuk membangun SR.

“Kami butuh 7 hektare, tapi luar biasa karena Pemda Nabire sudah siapkan 10 hektare. Tinggal dokumennya dilengkapi. Kita bangun sekolahya,” tutup Diana. (you)