NABIRE – KPU Kabupaten Nabire menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Forkopimda berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2020.

Kegiatan yang digelar di Rumah Makan Sari Kuring, Selasa (23/6) juga dihadiri Bawaslu dan pejabat terkait di lingkungan Pemkab Nabire.

Ketua KPU Nabire, Wihelmus Degei menyampaikan jika tahapan Pilkada Kabupaten Nabire telah kembali digelar.

Tahapan yang sudah berjalan diantaranya pengaktifan kembali PPD dan pelantikan PPS, yang akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis (Bimtek) terhadap keduanya. 

Tahapan lain yang dalam waktu dekat akan digelar, jelas Degei, adalah verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon perseorangan.  

“Yang berbeda dari tahapan kali ini adalah terkait dengan pandemic Covid-19.

Kami dalam menjalankan tahapan akan digelar dengan mengikuti protocol kesehatan pencegahan Covid-19,” ujarnya.

Pada kesemaptan itu, Ketua KPU Nabire juga mengharapkan adanya sinergitas dari berbagai pihak.

Sehingga setiap tahapan Pilkada Kabuapten Nabire bisa berjalan dengan aman dan lancer.

“Ada program e-rekam saat pencoblosan.

Setelah rekap hasil perolehan suara bisa langsung upload sehingga ini dapat menghindari terjadinya kecurangan seperti politik uang, pengalihan suara dan lainnya.

Saya tegaskan disini, suara tidak akan hilang satu pun,” tegasnya.

Dandim 1705/PN, Letkol Inf Benny Wahyudi mengajak semua pihak untuk bekerja dengan tulus dan ikhlas karena apa yang akan dilakukan ini adalah agenda negara, dan harus dilaksanakan.

Dirinya juga menghimbau kepada KPU dan Bawaslu Nabire agar bekerja sesuai dengan aturan.

Karena dengan bekerja sesuai aturan yang akan menolong kita nanti. 

Dirinya mengakui, Pilkada memang banyak potensi konflik.

Namun demikian, kata dia, pihak aparat keamanan Keamanan siap memback up selama para pihak berjalan sesuai aturan. 

“Kami akan maksimal kerja agar lancar.

Selain itu saya juga sampaikan jika sharing info itu penting. Kalau bisa sebelum kejadian, aparat keamanan sudah ada di lokasi.

Untuk itu perlu sharing informasi dengan cepat,” ujarnya.

Wakapolres Nabire, Kompol Samuel Tatiratu, menyampaikan titipan pesan Kapolres Nabire, melihat pengalaman sebelumnya untuk mendeteksi secara dini, jika ada kegiatan maka surat pemberitahuan didahulukan untuk pihak keamanan.

Dirinya juga menambahkan, keterbukaan informasi dalam kegiatan sehingga aparat keamanan di lapangan akan terbantu untuk pendekatan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Nabire, Suyono, mengatakan, perlu diperjelas informasi berkaitan dengan adanya pandemic Covid-19.

Salah satunya, protocol kesehatan harus jalan dalam setiap tahapan Pilkada Kabupaten Nabire ini. 

“Informasi seputar Pilkada Nabire harus dimasifkan dengan memanfaatkan surat kabar dan saluran lainnya.

Untuk para pasangan calon perlu dikasih informasi tahapan, jangan sampai tidak mengerti dan berdampak aksi massa pendukung.

Info harus meluas.

Kepada pendukung perlu ada info yang jelas soal hasil tahapan dari KPU.

Jangan sampai karena kurang info berimbas terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama,” katanya.

Anggota Bawaslu Nabire, Adriana Sahempa menuturkan, keputusan untuk melanjutkan sisa tahapan ini adalah negara dan tentunya menjadi keptusuan rakyat Indonesia.

Karena keputusan melanjutkan tahapan Pilkada ini merupakan keputusan yang melibatkan berbagai pihak di republik ini. 

Sehingga konsekuensinya adalah harus didukung oleh semua pihak. 

“Saya berharap dalam Rakor bisa mengundang juga bakal pasangan calon dan Parpol-Parpol pengusung.

Karena merekalah sebenarnya yang punya hajatan sebagai peserta dalam Pilkada ini,” ujarnya.

Pihak Bawaslu Nabire juga sempat menyinggung adanya laporan masuk terkait soal anggapan belum dilakukannya pelantikan PPS.

Dan juga ada komplain dari peserta tes PPS yang tidak lolos.

Terkait komplain peserta seleksi PPS, seperti dikatakan Ketua Bawaslu Nabire, Markus Madai, akan disampaikan suratnya kepada KPU Nabire.

Menanggapi soal pelantikan PPS, jawab Ketua KPU Nabire, pihaknya telah melakukan pelantikan PPS.

Hanya saja proses pelantikan yang dilakukan tentulah dengan menerapkan standar protocol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pelantikan PPS dilakukan tidak dengan melibatkan semua yang lolos, namun dilakukan dengan perwakilan. (ros)