NABIRE – Selasa 26 Mei 2020, KPPN Nabire telah menyalurkan Dana Desa Tahap I untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa bagi 5 kabupaten. Antara lain Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Total dana yang disalurkan lebih dari Rp. 96 Milyar.

Data dari KPPN Nabire menyebutkan, rincian untuk masing-masing kabupaten, untuk Kabupaten Nabire sebesar Rp. 14 Milyar, Paniai sebesar Rp. 29,8 Milyar, Dogiyai sebesar Rp. 17,4 Milyar, Intan Jaya sebesar Rp. 21,3 Milyar dan Deiyai sebesar Rp. 14 Milyar.

“Penyaluran ini merupakan penyaluran fase pertama dari penyaluran Dana Desa Tahap I dengan persentase penyaluran sebesar 15% dari pagu dana desa masing-masing kampung di 5 kabupaten wilayah salur kami. Dan diprioritaskan untuk Social Safety Net dalam menghadapi Pandemi Covid-19,” kata Kepala KPPN Nabire, Tiyok Subekti.

Dijelaskan, penyaluran dana kampung ini diprioritaskan untuk distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di kampung penerima Dana Desa dan belum menerima manfaat dari program bantuan social lainnya yang disediakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Tujuan utama penyaluran ini adalah sebagai jarring pengaman social. Yakni untuk memberikan proteksi serta menjaga daya beli warga kampung yang terdampak secara ekonomi atas pandemi COVID-19 yang terjadi.

Untuk itu, Pemerintah Pusat melalui regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020, memastikan program pemberian BLT kepada masyarakat kampung terdampak COVID-19 selama 6 fase penyaluran Dana Desa. Untuk fase 1 sampai dengan 3 diberikan sebesar Rp. 600.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan fase ke-4 sampai dengan fase 6 sebesar Rp. 300.000 per KPM. Dengan rentang waktu penyaluran antar fase paling cepat dilakukan 2 minggu setelah penyaluran fase sebelumnya.  

KPPN Nabire Juga Salurkan DAK Fisik  

Pada kesempatan yang sama, KPPN Nabire juga menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Kabupaten Paniai dan Dogiyai.

“Sudah ada 20 bidang/sub bidang DAK Fisik yang kami terbitkan SP2D-nya. Dengan rincian 18 bidang/sub bidang pada Kabupaten Paniai, dan 2 bidang/sub bidang pada Kabupaten Dogiyai dengan total nilai penyaluran sebesar lebih dari Rp. 29 Milyar,” kata Adi Yulianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen DAF Fisik dan Dana Desa.

Untuk DAK Fisik ini, kurang lebih ada 115 bidang/sub bidang pada 5 kabupaten wilayah salur KPPN Nabire yang akan disalurkan tahun ini. Baik yang dilakukan secara bertahap (3 tahapan) maupun sekaligus. Dengan total nilai penyaluran mencapai Rp. 730 Milyar.

Ditambahkannya, DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Baik penyaluran Dana Desa maupun DAK Fisik melalui mekanisme yang sama secara otomatis dengan metode pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD (DAK Fisik) dan untuk Dana Desa langsung ke Rekening Desa/Kampung dengan melibatkan system keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan perbankan.

Tiyok Subekti menegaskan, KPPN Nabire sebagai perwakilan Pemerintah Pusat yang menjalankan fungsi treasury dan Keuangan Negara di Nabire dan kabupaten sekitarnya senantiasa menjaga komitmen tinggi sebagai Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa dengan senantiasa menjalin sinergi dan hubungan kerjasama yang baik dengan dinas-dinas dan instansi-instansi terkait pada Pemerintah Daerah di wilayah salurnya.

Guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai asas-asas pengelolaan pemerintahan yang baik (good government governance) dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Khususnya di Tanah Papua yang kami cintai dan layani dengan sepenuh hati. (ist)