NABIRE - Bertempat di Ballrom Gubernur Provinsi Papua Tengah, Sabtu, (23/8/25) kemarin, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) tahun 2025.

Dalam sambutannya, Ketua KPA Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw, S.IP, mengatakan pihaknya mencatat hingga kini jumlah kasus HIV/AIDS di Papua Tengah mencapai 23.188 kasus pada triwulan pertama.

“Belum lagi saat ini telah memasuki triwulan kedua lewat. Angka kasus AIDS setiap bulan meningkat, ini memprihatinkan kita semua," kata Freny.

KPA mencatat lanjutnya, data HIV/AIDS ada 23.188 kasus tersebar di delapan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah pada triwulan pertama tahun 2025.

“Angka itu tersebar di Papua Tengah. Untuk Kabupaten Nabire 10.705 kasus, Mimika 8.021 kasus, Paniai 2.480 kasus, Puncak Jaya 949 kasus, Dogiyai 689 kasus, Deiyai 263 kasus dan Puncak 67 kasus," ungkapnya.

KPA Papua Tengah menyikapi tingginya angka kasus HIV/AIDS, dengan melakukan teken Memorandum of Understanding (MoU) bersama sejumlah pihak guna sinergitas tekan angka kasus.

“Guna menekan laju penyebaran virus itu, KPA sudah MoU dengan Satpol PP, Polda Papua Tengah, Disdikbud Papua Tengah, Perwakilan Gereja, Dewan Muslim Indonesia,” kata Anouw.

Menurut Freny, pihaknya akan melakukan MoU juga dengan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) Papua Tengah dan Dinas Sosial Papua Tengah.

Lanjutnya, pada momen ini, KPA Papua Tengah mengusung tema ‘Pengembangan Muatan Lokal Pada Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) di Provinsi Papua Tengah’.

Ketua KPA menyatakan, tujuan FGD ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dalam proses penyusunan muatan lokal. Pasalnya, penting untuk mengidentifikasi potensi, isu strategis dan kebutuhan daerah yang relevan guna dijadikan bahan muatan lokal.

“Iya, semuanya disiapkan baik-baik yang mengacu pada proses pengembangan agar dapat menghimpun masukan dari para pakar dan pemangku kepentingan sebagai dasar pengembangan muatan lokal," ucap Freny.

KPA meminta dalam menyusun kerangka awal dan peta jalan pengembangan muatan lokal, ini berbasis konteks wilayah. “Jadi setelah disusunnya pengembangan muatan lokal, maka akan dimasukkan dalam kurikulum. Iya, setidaknya setiap bulan, ada dua kali pertemuan memahami HIV/AIDS tingkat pelajar dan mahasiswa," pinta Freny.

KPA juga akan melanjutkan sosialisasi dan edukasi di tempat ibadah dan menertibkan faktor-faktor penduduk penyebab terjadinya penularan. “Kami berharap gereja dan masjid, bersinergi guna sosialisasi dan edukasi kepada umat dan anak-anak. Juga Satpol PP dan Polda Papua Tengah, sinergitas kita juga menertibkan tempat-tempat hiburan dan pedagang minuman keras," pungkas Ketua KPA Provinsi Papua Tengah.

Pada kesempatan itu, mewakili Gubernur Provinsi Papua Tengah, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule secara resmi membuka acara FGD pengembangan muatan lokal.(rob/ist)