NABIRE - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Papua Tengah secara resmi menjalin kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Rabu (6/8/2025). Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan pencegahan penyebaran HIV/AIDS serta menanggulangi isu-isu sosial yang dianggap meresahkan di tengah masyarakat.

Kerja sama ini disambut baik oleh Sekretaris DMI, Ir. Wahyu Budi Santoso. Ketua KPA Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw, S.IP., menyampaikan rasa syukur atas keterbukaan dan dukungan dari pihak DMI. Ia mengungkapkan bahwa selama ini KPA merasa tidak sanggup menjalankan sosialisasi sendirian. Oleh karena itu, kolaborasi dengan tokoh agama sangat dibutuhkan.

"Puji Tuhan, karena mereka sudah menerima kita dengan baik, hati yang sudah terbuka. Mereka juga sudah menyampaikan bahwa kita akan kerja sama. Ini demi keselamatan untuk umat manusia," ujar Freny saat diwawancarai di Kantor DMI Masjid Al Falah.

Freny menjelaskan, bahwa kolaborasi ini akan memungkinkan para imam dan penceramah di masjid untuk mengintegrasikan materi tentang bahaya HIV/AIDS dalam khotbah setiap hari Jumat, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Selama ini, khotbah lebih banyak berfokus pada masalah rohani. Namun, KPA mendesak agar masalah jasmani, termasuk kesehatan, juga perlu menjadi perhatian.

Data menunjukkan bahwa kasus HIV di Provinsi Papua Tengah sudah mencapai angka 23.891 lebih, dan ini menjadi ancaman serius. Selain HIV/AIDS, KPA juga meminta para pimpinan agama Islam maupun Kristen untuk menyampaikan pesan tentang bahaya usaha-usaha yang dianggap haram dan merusak kehidupan, seperti penjualan minuman keras dan praktik prostitusi terselubung.

"Kami minta kepada pimpinan agama harus berbicara tentang usaha-usaha yang haram itu. Lebih bagus itu tidak boleh dibuka karena itu mendatangkan kehancuran dan itu menghabiskan nyawa manusia," tambah Freny.

Sementara itu, Sekretaris Umum DMI Provinsi Papua Tengah, Ir. Wahyu Budi Santoso, menyambut baik kerja sama ini. Ia menyatakan bahwa DMI akan mendukung penuh program-program pemerintah provinsi, termasuk dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. DMI akan menggunakan jaringan khatib yang ada di bawah naungan mereka untuk menyampaikan materi yang disepakati.

"Kami dari organisasi Islam tetap akan mendukung semua. Jadi seperti itu," ujar Wahyu.

Wahyu juga menyarankan agar KPA juga menjalin komunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi. Menurutnya, MUI memiliki lingkup yang lebih luas dan dapat menjangkau seluruh umat Islam, tidak hanya terbatas pada masjid. Ia juga berencana mengadakan pelatihan bagi para khatib dan penceramah, di mana materi mengenai HIV/AIDS akan menjadi salah satu fokusnya.

"Nanti kami dalam waktu dekat akan kerja sama dengan MUI juga terkait ada untuk pelatihan tentang kompetensi. Di situ mungkin nanti kami menyelipkan tentang materi HIV/AIDS terutama yang tadi kasus-kasus yang sudah tinggi," kata Wahyu.

Wahyu menambahkan bahwa ia memiliki pengalaman panjang dalam isu-isu kesehatan, termasuk penanggulangan AIDS, karena pernah aktif di lembaga swadaya masyarakat (LSM) selama 10 tahun. Pengalaman ini membuatnya yakin bahwa kerja sama ini akan berjalan dengan baik. Ia berharap kolaborasi ini dapat menekan angka penyebaran HIV/AIDS di Papua Tengah dan memberikan pencerahan kepada masyarakat.(sam)