NABIRE - Korem 173/Praja Vira Braja (PVB) berkomitmen penuh dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan membantu pembangunan sembilan unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). 

Komandan Korem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alvianto, menjelaskan seluruh target pembangunan yang tersebar di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika ini ditargetkan rampung secara keseluruhan pada akhir Juni 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Danrem di sela-sela kegiatan Video Conference (Vicon) peluncuran perdana 1.061 Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Momen bersejarah ini diikuti oleh jajaran pejabat tinggi Provinsi Papua Tengah di Gedung Koperasi Merah Putih, SP 2, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, pada Sabtu (16/5/2026). 

Dari total sembilan unit yang direncanakan, sebanyak tujuh unit KDMP akan dibangun di Nabire dan dua unit di Mimika, di mana satu unit di SP 2 Kalisemen ditargetkan selesai lebih awal pada akhir Mei 2026.

Pembangunan jaringan koperasi ini merupakan bagian dari dukungan nyata TNI terhadap program strategis pemerintah pusat dalam memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat desar. Keberadaan KDMP juga diproyeksikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program nasional lainnya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Melalui integrasi fasilitas yang lengkap, KDMP nantinya akan berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang mencakup toko, kantor hingga gudang guna mendorong perputaran roda ekonomi masyarakat setempat.

Kendati demikian, Brigjen TNI Vivin Alvianto mengakui pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua Tengah dihadapkan pada tantangan yang cukup tinggi, terutama terkait kondisi geografis dan distribusi logistik. Sebagian besar material bangunan harus didatangkan dari Surabaya melalui jalur laut, sehingga waktu pengiriman sangat bergantung pada faktor cuaca. Jika kondisi cuaca bersahabat, pengiriman dapat dilakukan dua kali dalam sebulan, namun jika terjadi gelombang tinggi, intensitas pengiriman berkurang dan berdampak langsung pada estimasi waktu serta biaya.

Menyikapi kendala logistik tersebut, pemerintah pusat telah memberikan perhatian khusus melalui penyesuaian anggaran guna mengantisipasi disparitas harga material di tanah Papua. 

Di tingkat operasional lapangan, Kepala Seksi Teritorial Kasrem 173/PVB, Kolonel Inf Fajar Wibawa Angkasa, menambahkan personel TNI melalui satuan Kodim jajaran dikerahkan secara aktif untuk mengawal pembangunan fisik fasilitas KDMP. Setelah seluruh infrastruktur rampung, bangunan tersebut akan diserahkan kembali kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk dikelola secara mandiri.

Untuk wilayah Kabupaten Nabire, sejumlah titik lokasi pembangunan KDMP yang telah dipetakan antara lain berada di kawasan Lagari, Wanggar, SP 1, dan SP 2. Pihak Korem 173/PVB juga menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pembangunan KDMP di desa-desa lain di masa mendatang. Syarat utama yang harus dipenuhi oleh wilayah pengusul adalah ketersediaan lahan minimal seluas 600 meter persegi serta memiliki basis populasi penduduk sedikitnya 500 jiwa.

Penetapan indikator jumlah penduduk tersebut menjadi pertimbangan krusial agar keberadaan KDMP benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Melalui sinergi yang kuat antara TNI, pemerintah dan masyarakat ini, diharapkan kehadiran KDMP tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik semata. Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi dari pinggiran serta secara signifikan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua Tengah.(amd)