NABIRE – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui instansi terkait dalam hal ini Bappeda Kabupaten Intan Jaya menggelar konsultasi public rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017-2022. Kegiatan ini digelar Kamis (17/5)kemarin, di gedung serbaguna Kodim 1705/PN. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Intan Jaya. Selain itu juga turut diundang utusan dari Direktorat Jenderal Bangda Kemendagri, tim penyusun rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Intan Jaya dari PPKK FISIPOL UGM Yogyakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si, yang diwakili oleh Wakil Bupati Intan Jaya, Yann R. Kobogoyauw, S.Th, M.Div. Dalam sambutannya disebutkan, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bab X tentang pembangunan daerah pasal 263 menyebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD. Artinya setiap daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah wajib melengkapi dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Lebih lanjut dikatakan, dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah khusunya penyusunan RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan sudah barang tentu harus mengikuti prosedur dan mekanisme. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Pada pasal 48 ayat (1) menyebutkan, rancangan awal RPJMD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Tujuan dilaksanakan forum konsultasi public, untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RJMD. Sebelum diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama dan disepakati bersama berkenaan dengan materi, muatan dan substansi ranwal tersebut. “Apabila kita memperhatikan arahan Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka penyusunan RPJMD kabupaten/kota berproses pada beberapa tahapan. Diantaranya, persiapan penyusunan, penyusunan rancangan teknokratik, forum OPD penyempurnaan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal, konsultasi public, pembahasan bersama dengan DPRD untuk memperoleh kesepakatan, konsultasi kepada Gubernur Papua, penyempurnaan rancangan awal, edaran penyusunan rancangan renstra OPD, penyusunan rancangan RPJMD, Musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, penyampaikan rancangan ranperda RPJMD kepada DPRD untuk mendapatkan persetuan bersama, penetapan Perda oleh bupati kepala daerah,” ujarnya. Katanya, beberapa tahapan telah kita lalui untuk selanjutnya kita masuk pada tahapan ke-5 yaitu konsultasi publik ranwal RPJMD 2017-2022. Konsultasi publik menjadi sangat penting dan strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Karena inilah tempat dan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan sarana dan masukan guna penyempurnaan rancangan awal. Terutama dalam hal muatan dan substansi agar RPJMD 2017-2022 benar-benar berpihak kepada kebutuhan masyarakat Intan Jaya. Lebih jauh dikemukakan, selaku pengemban tugas dan amanat rakyat Intan Jaya 2017-2022 dengan visi : Intan Jaya Sehat, Intan Jaya Pintar dan Intan Jaya Sejahtera dalam jargon “lanjutkan”. “Artinya dimasa kepemimpinan kami dapa periode I (2012-2017) masih belum maksimal untuk mewujudkan visi tersebut. Sehingga masih perlu untuk diteruskan guna mengangkat harkat dan martabat masyarakat Intan Jaya dari ketertinggalan menuju suatu keadaan yang lebih baik pada 5 tahun mendatang,” tuturnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dituangkan ke dalam 6 misi. Pertama, meningkatkan akses infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energy, air bersih dan permukiman. Kedua, meningkatkan pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Keempat, membangun ekonomi berbasis potensi local secara berkelanjutan. Kelima, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsive. Keenam, meningkatkan kesadaran kewarganegaraan dan harmoni. “Visi dan misi tersebut merupakan janji politik yang wajib saya wujudkan dan penuhi selama kepemimpinan saya 2017-2022. Oleh karena itu perlu dituangkan kedalam dokumen perencanaan yang memenuhi aspek legal formal sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Keenam misi tersebut memiliki tujuan dan sasaran yang terukur dan untuk mencapainya sudah barang tentu melalui suatu strategi dan arah kebijakan yang terimplementasi ke dalam program dan kegiatan prioritas,” tambahnya. (ros)