NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah menggelar Konsultasi Publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire. 

Acara ini menjadi penanda komitmen Pemprov untuk memastikan proyek vital ini sejalan dengan nilai budaya, ekologi dan sosial masyarakat setempat.

Konsultasi publik yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama hingga perwakilan kelompok terdampak ini, diselenggarakan di Aula Hotel Mahavira, Selasa (28/10/2025). 

Dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setda Provinsi Papua Tengah, H. Tumiran, S.Sos., MAP, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi aktif seluruh hadirin.

"Rumah sakit ini bukan hanya milik pemerintah. Rumah sakit ini adalah milik kita semua. Ia lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, dari harapan akan pelayanan kesehatan yang adil, bermartabat dan berakar pada budaya lokal," ujar H. Tumiran saat membacakan sambutan Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa SH. 

Ia menekankan bahwa di tengah tantangan geografis dan sosial, RSUD ini dirancang sebagai simpul pelayanan, pembelajaran dan pemulihan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.

Pemprov Papua Tengah menyadari bahwa pembangunan yang baik tidak hanya bergantung pada aspek teknis semata, melainkan juga harus ‘mendengar’. "Maka hari ini, kami hadir untuk mendengarkan. Mendengarkan suara masyarakat, mendengarkan kearifan lokal dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan ini selaras dengan nilai-nilai budaya, ekologi dan sosial yang hidup di tanah ini," tegas H. Tumiran.

Dalam konteks ini, dokumen Amdal dipandang sebagai representasi dari sebuah komitmen moral. "Amdal bukan sekadar dokumen. Ia adalah komitmen moral. Komitmen untuk menjaga alam, menghormati budaya dan melindungi kehidupan sosial masyarakat sekitar," jelasnya. 

Oleh karena itu, konsultasi publik ini ditegaskan bukan sebagai formalitas, melainkan sebagai ruang bersama untuk menenun kesepahaman dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah provinsi secara terbuka mengajak seluruh pihak termasuk tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda dan masyarakat kampung untuk menyampaikan masukan, harapan dan kekhawatiran secara konstruktif. 

Partisipasi aktif semua elemen dinilai krusial untuk memastikan RSUD ini benar-benar menjadi milik bersama, yang dibangun, dijaga dan dimanfaatkan bersama demi tercapainya Papua Tengah yang sehat dan bermartabat.

Konsultasi ini tampak hidup dengan kehadiran para tokoh adat, tokoh agama, pemerhati lingkungan, akademisi serta rekan-rekan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi dan kabupaten. 

Kehadiran perwakilan kelompok masyarakat terdampak, baik laki-laki maupun perempuan, menunjukkan keseriusan Pemprov Papua Tengah dalam menyerap aspirasi dari mereka yang paling dekat dengan lokasi pembangunan.

Mengakhiri sambutannya, atas nama Gubernur Papua Tengah, Asisten II Setda H. Tumiran menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif menunjukkan semangat kolektif dalam membangun Provinsi Papua Tengah yang sehat, kuat dan bermartabat.(sam)