NABIRE - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakretrans) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Nabire, Selasa (28/07) pukul 10.00 WIT.

Kunjungan DPRD Komisi B diterima langsung Kepala Disnakretrans Kabupaten Nabire, Anton Pekey, S.Sos. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire dari Komisi B dibawah pimpinan Wakil Ketua Komisi B, Drs. Musa Malisa,A.pt, didampingi sejumlah anggota Komisi B DPRD Kabupaten Nabire antara lain, Hj. Katherin Maruanaya, Suyono, Marselus Mesak Mangopo dan Yakobus Uwiya langsung melakukan tatap muka dan sharing pendapat dengan kepala dinas beserta sejumlah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Nabire.

Dimana, tujuan kunjungan ini, berkaitan para Pencaker dan juga pengangguran yang ada di Nabire. 

Kepala Disnakertrans, Anton Pekey, di sela-sela kunjungan DPRD Komisi B mengatakan, para pencari kerja (Pencaker) di Kabupaten Nabire sudah mencapai sekitar 3.000 lebih.

Dimana, data tersebut merupakan data yang dihimpun oleh Disnakertrans Kabupaten Nabire, sedangkan untuk pengangguran sekitar 5.394 orang.

Hal ini menjadi salah satu ‘PR’ bagi pemerintah daerah untuk terus berupaya menurunkan angka pengangguran di Nabire. 

Kata Pekey, Disnakertrans Kabupaten Nabire sudah memprogramkan dan merencanakan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi warga masyarakat Nabire, dimana tujuan atau sasaran dari pembangunan BLK ini bisa mencakup wilayah Meepago.

Sedangkan, untuk lahannya sudah tersedia 5 hektar.

Oleh karena itu, Disnakertrans mengharapkan dukungan para anggota DPRD, terutama komisi B untuk bersama-sama dengan pemerintah berupaya dalam merealisasikan apa yang menjadi program kerja Disnakertrans Kabupaten Nabire pada tahun 2020 maupun tahun 2021 mendatang. 

Menurutnya, selama ini, perusahaan–perusahaan yang bergerak di bidang investasi besar sudah berupaya untuk membantu Disnakertrans dalam menurunkan angka pengangguran, salah satunya perusahaan Kelapa Sawit yang ada di Nabire sangat-sangat bersinergi dengan Disnakertrans dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Nabire.

Sehingga, kedepannya, perusahaan-perusahaan berkelas juga bisa hadir di Nabire untuk bersama-sama pemerintah dalam memerangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Nabire.

Karena, Pemda punya keterbatasan untuk memfasilitasi atau memberikan pekerjaan kepada para Pencaker yang di daerah ini. 

Sementara itu, Komisi B DPRD Kabupaten Nabire mengatakan, selaku legislatif di daerah ini, tetap berupaya untuk selalu mengawal semua program OPD yang sifatnya membangun dan memajukan Kabupaten Nabire dari segala sektor, baik itu pendidikan, kesehatan, SDM, maupun ekonomi masyarakat.(cad)