NABIRE – Komisi B DPRK Nabire mendorong penguatan peternak ayam petelur lokal melalui penataan distribusi dan pasokan telur di Kabupaten Nabire. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRK Nabire bersama pelaku usaha distributor telur di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Nabire, Jumat (25/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRK Nabire, Poppy Amir Sawaka, didampingi anggota Komisi B dan dipandu Sekretaris DPRK Nabire, Hugo Martinus Karubaba. Hadir pula perwakilan Dinas Peternakan, Balai Karantina, serta dua dari lima distributor telur yang diundang.

Dalam rapat tersebut, para distributor menjelaskan bahwa pasokan telur dari Makassar dan Surabaya masih dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan stok apabila produksi peternak lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Pasokan dari luar menjadi langkah antisipasi karena kebutuhan harian masyarakat cukup tinggi," ujar salah satu perwakilan distributor.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B, Poppy Amir Sawaka, mengapresiasi peran distributor dalam menjaga stabilitas pasokan pangan. Namun, ia menegaskan pentingnya memberikan ruang yang lebih besar bagi peternak lokal agar dapat berkembang dan bersaing.

"Kami sangat mengapresiasi peran distributor, namun kita juga harus memberikan ruang tumbuh bagi peternak lokal agar mereka bisa ikut mandiri," katanya.

Menurut Poppy, keberadaan Asosiasi Peternak Ayam Layer Nabire merupakan potensi strategis yang perlu didukung karena dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, penguatan ketahanan pangan, percepatan penanganan stunting, hingga mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia juga menilai telur hasil produksi lokal memiliki keunggulan dari sisi kualitas dan kesegaran karena waktu distribusinya jauh lebih singkat dibandingkan produk yang didatangkan dari luar daerah.

"Telur produksi lokal memiliki keunggulan tersendiri dari sisi kesegaran karena jalur distribusinya jauh lebih singkat dibandingkan dari luar daerah," ujarnya.

Poppy menambahkan, sebagian besar anggota Asosiasi Peternak Ayam Layer merupakan Orang Asli Papua yang membangun usaha secara mandiri. Karena itu, menurutnya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan dukungan agar usaha mereka terus berkembang.

"Tentu kita ingin mereka bisa berkembang. Jika peternak lokal semakin kuat, dampaknya akan kembali pada kemandirian ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRK Nabire akan mendorong penataan administrasi dan kelengkapan dokumen usaha para distributor, sekaligus mengajak mereka untuk secara bertahap memprioritaskan penyerapan telur produksi peternak lokal tanpa mengganggu stabilitas pasokan bagi masyarakat.

"Kami akan mendorong penataan dokumen usaha dan mengajak distributor secara bertahap memprioritaskan serapan telur dari peternak lokal tanpa mengabaikan keseimbangan pasokan," jelas Poppy.

Ia menegaskan, langkah tersebut bukan bertujuan membatasi aktivitas perdagangan, melainkan membangun sinergi antara distributor dan peternak lokal agar kebutuhan telur masyarakat Nabire dapat dipenuhi dari produksi daerah yang berkualitas sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal.

"Tujuan penataan ini bukan untuk membatasi perdagangan, melainkan membangun sinergi agar kebutuhan pangan di Nabire terpenuhi dari produksi yang berkualitas dan memberi nilai tambah bagi masyarakat," pungkasnya. (amd)