NABIRE – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai agar Ketua bersama dua pimpinan dan Ketua Komisi A agar segera membentuk Pansus untuk menelusuri munculnya nama-nama sekolah dan Puskesmas siluman dalam pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dogiyai formasi tahun 2018.

Apabila pimpinan DPRD bersama Ketua Komisi A tidak membentuk Pansus, Komisi B akan membentuk Pansus untuk menelusuri sekolah dan Puskesmas siluman.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Dogiyai, Yusak Ernest Tebay di Nabire, Minggu (23/8) mengatakan pimpinan DPRD dan Ketua Komisi A tidak pantas berangkat ke Jayapura dan Jakarta untuk mempertanyakan penerimaan CPNS di Kabupaten Dogiyai.

Karena, ada masalah yang harus diselesaikan di Dogiyai sebelum ke Jayapura dan Jakarta bersama dengan Bupati Dogiyai.

Desakan kepada DPRD Dogiyai untuk membentuk Pansus ini sebelumnya disampaikan oleh mantan Ketua (PAW) DPRD Kabupaten Dogiyai, Yeheskiel Anouw, usai pengumuman CPNS Kabupaten Dogiyai formasi 2018, ketika masyarakat mempertanayakan sekolah dan Puskesmas siluman.

Desakan serupa juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F PPP) DPRD Kabupaten Dogiyai, Yosep Minay, mencermati munculnya nama sekolah dan Puskesmas baru di wilayah Distrik Sukikai Selatan.

Kini, Komisi B mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Dogiyai dan Ketua Komisi A, agar segera membentuk Pansus.

Apabila pimpinan dan Ketua Komisi tidak bersikap, Komisi siap memprakaesai pembentukan Pansus DPRD Dogiyai untuk meminta pertanggungjawaban Bupati bersama instansi terkait sehubungan dengan munculnya sekolah dan Puskesmas siluman.

Yusak menilai, rencana keberangkatan pimpinan DPRD, Ketua Komisi A bersama eksekutif ke Jayapura dan Jakarta tidak mendesak, karena pemerintah daerah melalui Bupati tidak mempertanggungjawabkan sekolah dan Pusesmas siluman kepada publik, masyarakat melalui DPRD Dogiyai sebagai perwujudan perwakilan rakyat.

Oleh sebab, Yusak Tebay menegaskan, pimpinan dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Dogiyai segera membentuk Pansus sebagai upaya DPRD untuk meluruskan munculnya nama-nama sekolah dan Puskesmas siluman. (ans)