NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan primer melalui program ‘Ko Harus Sehat’ (Kartu Otsus Harapan Baru Sehat Papua Tengah), pada Selasa (1/9/2026).

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan dari tingkat keluarga, Posyandu, Puskesmas hingga rumah sakit rujukan. Langkah ini dinilai penting mengingat kondisi geografis Papua Tengah yang mencakup wilayah pegunungan dan pesisir di delapan kabupaten.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes., CH.Med., CHt., Sp.KKLP, mengatakan penguatan layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi.

Salah satu fokus utama program ‘Ko Harus Sehat’ untuk memperkuat upaya promotif dan preventif. Program tersebut mencakup penerapan pola hidup bersih dan sehat, imunisasi serta pengendalian penyakit menular seperti Tuberkulosis (TB), HIV dan malaria.

“Prinsipnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu, pelayanan kesehatan primer harus diperkuat agar masyarakat mendapatkan pelayanan sedini mungkin,” ujar Agus.

Dari sekitar 150 Puskesmas yang tersebar di Papua Tengah, sebanyak 83 Puskesmas telah terakreditasi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, Pemprov Papua Tengah juga mengembangkan Puskesmas percontohan dengan konsep Integrasi Layanan Primer (ILP) di setiap kabupaten.

Puskesmas percontohan tersebut dilengkapi berbagai peralatan medis untuk mendukung pemeriksaan dan deteksi dini, antara lain USG, EKG, alat antropometri, partus set hingga fasilitas laboratorium darah lengkap dan kimia klinik.

Fasilitas tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat.

Sejumlah Puskesmas yang dikembangkan sebagai percontohan antara lain, Puskesmas Wanggar dan Topo di Kabupaten Nabire, Puskesmas Enarotali di Paniai, Wahgete di Deiyai, Moanemani di Dogiyai, Sugapa/Bilogai di Intan Jaya, Sinak di Puncak serta Mulia di Puncak Jaya.

Selain fasilitas kesehatan, pemerintah juga mendorong penguatan kader Posyandu dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta PKK.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kesadaran kesehatan mulai dari tingkat keluarga dan lingkungan masyarakat. Penguatan pelayanan tidak hanya dilakukan pada tingkat primer. Pemprov Papua Tengah juga mendorong peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan di kabupaten.

Dukungan tersebut mencakup pemenuhan fasilitas kesehatan serta ketersediaan obat-obatan. Salah satunya dukungan operasional obat untuk RSUD Nabire yang nilainya disebut hampir mencapai Rp10 miliar.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pasien terhadap resep atau obat yang harus diperoleh dari luar rumah sakit.

Di tingkat provinsi, Pemprov Papua Tengah juga tengah memfinalisasi rencana pembangunan RSUD Provinsi Papua Tengah.

Saat ini, proses tersebut mencakup penentuan lokasi lahan, penyusunan Feasibility Study (FS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga master plan.

Pembangunan fisik rumah sakit tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diharapkan dapat beroperasi penuh pada 2028 sebagai salah satu pusat rujukan kesehatan di kawasan Indonesia Timur.

Di tengah penguatan fasilitas, ketersediaan tenaga medis masih menjadi tantangan. Data Dinas Kesehatan Papua Tengah menunjukkan baru sekitar 55 persen Puskesmas yang memiliki dokter umum, sementara ketersediaan dokter gigi baru sekitar 15 persen.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Papua Tengah menyiapkan program beasiswa pendidikan kedokteran bagi Putra-Putri Asli Papua (OAP).

Untuk pendidikan dokter umum, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 20 orang. Program tersebut telah diikuti 89 pendaftar dari delapan kabupaten dan telah melewati tahapan seleksi teknis.

Sementara itu, untuk pendidikan dokter spesialis disiapkan kuota sebanyak 10 orang. Program ini diarahkan untuk memperkuat pelayanan di rumah sakit kabupaten, sekaligus mendukung kebutuhan tenaga medis pada RSUD Provinsi Papua Tengah nantinya.

Dokter Agus menegaskan, pembangunan sektor kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas dan menyediakan alat kesehatan. Menurutnya, ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten menjadi faktor penting agar fasilitas yang dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Penguatan infrastruktur, kelengkapan alat kesehatan dan pemenuhan tenaga medis harus berjalan bersama. Dengan sinergi tersebut, kita optimistis pelayanan kesehatan masyarakat Papua Tengah dapat terus meningkat,” katanya.

Pemprov Papua Tengah berharap implementasi Ko Harus Sehat dapat memperluas akses pelayanan Kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Papua Tengah yang sehat, pintar dan produktif. (luk)