NABIRE – Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PPT), Agustinus Anggaibak, S.M, melayangkan kritik tajam terhadap proyek pelebaran jalan di Nabire. Ia menilai pembangunan yang ada saat ini tidak mencerminkan status Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Anggaibak secara khusus menyoroti pelebaran jalan dari kota menuju Bandara yang menurutnya terlalu sempit. "Ini sudah bukan kabupaten, ini sudah ibu kota provinsi! Pembangunan jalan harus serius, jangan asal-asalan," tegasnya saat ditemui Papuapos Nabire di ruang kerjanya pada Kamis (25/09/25).

Menurutnya, pelebaran jalan seharusnya dilakukan secara signifikan, yakni menambah 5 meter ke kiri dan 5 meter ke kanan. Ukuran ini dinilai layak untuk mengakomodasi kepadatan lalu lintas di ibu kota provinsi. 

Ia juga mempertanyakan komitmen pemerintah. "Apakah takut uang habis atau takut tanah habis," tanyanya.

Menanggapi kekhawatiran terkait pembebasan lahan, Anggaibak menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu ragu. Ia menekankan pentingnya ganti rugi yang adil. "Kalau ada rumah masyarakat yang harus dibongkar, tidak apa-apa. Bayar ganti ruginya sesuai aturan. Pemerintah harus menganggarkan dana untuk itu," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang yang akan dinikmati oleh semua pihak. "Pembangunan jalan dan jembatan itu untuk kepentingan umum. Masyarakat, pegawai kah, pejabat kah semua akan menikmatinya, jadi jangan merasa rugi, karena ini kepentingan umum," tambahnya.

Anggaibak mendesak pemerintah untuk segera bertindak, mengingat saat ini masih banyak lahan kosong di sepanjang jalan utama. Menurutnya, pembangunan yang setengah hati akan merugikan wajah provinsi di masa depan. "Mumpung sekarang jalan masih banyak yang kosong. Pemerintah harus bertindak sekarang!" serunya.

Anggaibak juga menyasar peran DPR. "DPR jangan asal 'toki meja' (ketuk meja). Kalau kebijakan anggaran mereka miring, daerah ini akan miring juga," ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis DPR dalam pengawasan anggaran. "DPR harus mengontrol anggaran. Kebijakan yang mereka ambil harus yang terbaik, bukan sekadar 'asal bapak senang'," pungkasnya, menekankan bahwa martabat Provinsi Papua Tengah harus menjadi prioritas utama.(amd)