NABIRE - Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Setanah Papua, Agustinus Anggaibak, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi atau pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Tanah Papua. 

Menurutnya, langkah efisiensi ini merupakan blunder yang berpotensi menggagalkan tujuan utama Otsus, yang sejatinya diberikan sebagai jawaban atas permintaan merdeka Papua.

Anggaibak menegaskan, bahwa efisiensi dana Otsus tidak seharusnya terjadi. Ia mengingatkan kembali sejarah pemberian Otsus: ‘Otsus diberikan pemerintah pusat karena Papua ini minta merdeka. Ini yang harus diluruskan. Papua minta merdeka dulu, baru pemerintah memberikan Otsus’. Konteks historis ini, menurutnya, menempatkan dana Otsus sebagai komitmen serius, bukan anggaran yang bisa dipangkas sembarangan.

Ia berharap, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus berupaya agar Otsus betul-betul berhasil. Anggaibak memperingatkan, Jangan bilang Otsus, tapi di sana itu ada pangkas-pangkas kemudian. Ia bahkan meminta agar dana Otsus, jika memungkinkan, justru ditambah bukan dipotong.

"Semua harus berkomitmen," ujar Anggaibak, ketika ditemui media ini di ruang kerjanya, Senin (06/10/2025) menyerukan keseriusan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua elemen masyarakat, supaya Otsus hari ini jangan gagal lagi. Harus sukses.

Kekhawatiran akan kegagalan muncul bukan tanpa alasan. "Kalau dilihat pola yang sekarang ini, Otsus ini bisa-bisa gagal," cetusnya. Salah satu contoh nyata yang disoroti adalah keterlambatan pencairan dana.

#Sorotan Tajam terhadap Keterlambatan Pencairan

Anggaibak mempertanyakan efektivitas dana jika pencairan selalu molor. "Kalau contoh sekarang, kayak di sini tuh, pencairan Otsus saja sudah akhir tahun. Bagaimana Otsus bisa jalan? Ini sudah akhir tahun," ujarnya penuh keheranan.

Keterlambatan ini dinilai sebagai indikasi ketidakseriusan Pusat. "Kalau saya lihat, pemerintah pusat ini terlihat main-main dengan otonomi khusus. Tidak serius gitu," katanya. Ia menekankan, seharusnya dana Otsus sudah masuk paling lambat Januari atau Februari, bukan menjelang akhir tahun.

"Tujuannya apa Otsus datang di akhir-akhir tahun? Itu tidak benar," tegasnya. Otsus harus berjalan bersamaan dengan anggaran lain seperti APBN. Anggaibak menolak alasan keterlambatan karena adanya satu atau dua lembaga yang belum bertanggung jawab, sebab dampaknya kini dirasakan oleh semua, termasuk MRP.

Anggaibak menjelaskan bahwa semua kegiatan MRP bersumber dari dana Otsus, karena lembaga tersebut memang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otsus. Oleh karena itu, peluncuran anggaran yang terlambat selama dua tahun terakhir ini dinilainya ‘tidak betul’.

"Tujuannya bagus, tapi realisasinya ini yang tidak bagus," kritik Anggaibak. Ia mendesak pemerintah agar pada tahun anggaran berikutnya, keterlambatan seperti tahun ini tidak boleh terulang lagi.

Lebih lanjut, ia mengkritisi penolakan pemerintah terhadap sejumlah usulan program yang terkait dengan masyarakat asli Papua, seperti pengawasan Otsus dan kegiatan adat ‘bakar batu’.

"Pemerintah tolak itu, terus Otsus ini datang untuk apa?" tanyanya. Ia mencontohkan, kegiatan ‘Barapen’ (bakar batu) yang didanai Otsus adalah hal yang dinikmati langsung oleh masyarakat di akar rumput.

"Inikan Otsus bakar batu yang nanti dinikmati oleh masyarakat yang betul di bumi. Baru itu ditolak lagi, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Wah, terus Otsusnya tujuannya apa? Jadi ini juga membingungkan," keluhnya.

Untuk menyelamatkan pelaksanaan Otsus Jilid II, Anggaibak menyerukan agar semua pihak terkait segera duduk bersama. Ia berharap ada waktu bagi MRP, DPRK, BP3OKP serta kementerian terkait, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, untuk berdialog.

"Kita duduk bicara supaya ini harus jelas. Supaya Otsus ini benar-benar, jilid dua ini harus berhasil, sukses," pungkasnya.(amd)