INDONESIA banyak orang berkuasa tetapi tidak memimpin. Bangsa Indonesia praktis, saat ini tidak lebih bisa disebut sebagai bangsa yang sedang porak-poranda, karena tidak adanya kepemimpinan. Buktinya, krisis kemanusian yang sedang kita hadapi dewasa ini di tanah Papua, sama sekali tidak pernah mendapatkan pemecahan-kalau tidak dikatakan justru diperparah oleh ulah para pemimpin kita sendiri.  Tak bisa nyangkal semua sedang terjadi didepan mata kita. Membuktikan bahwa kepemimpinan nasional mengalami disfungsi dan pembusukan untuk Papua. Hal ini terlihat dari berbagai ucapan penyimpangan dari fakta yang sesunguhnya terjadi. Selain itu mengkriminalisasi pembela/penutut keadilan terhadap rasisme pada akhirnya juga dikenakan pasal makar bahkan dipolitisir. Cara pandang Papua yang dilakukan oleh pejabat publik telah merata di seluruh lembaga negara, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif untuk merespon persoalan krisis kemanusian yang terjadi di tanah papua terutama nduga dan Intan Jaya. Itu membuktikan bahwa pembusukan kepemimpinan nasional telah, sedang, dan akan terus terjadi untuk Papua. Esensi kepemimpinan yang seharusnya berada pada akseptabilitas dan kekuatan moral kini semakin bergeser pada upaya mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, termasuk memutarbalikkan semua fakta dan  interpretasi tentang tindakan dan putusan hukum.  Kondisi ini, disebabkan kepemimpinan nasional mengalami disfungsi. Presiden maupun lembaga tinggi negara yang semestinya mengambil tindakan untuk menunjukkan keseriusan menangani masalah krisis kemanusian di Papua hanya diam tanpa kata-kata, dan tidak menunjukkan sikap yang jelas.  Kecenderungan ini terus berlanjut, sedang meruntuhkan seluruh sistem penegakan hukum, tidak berfungsinya sistem ketatanegaraan dan perlahan tapi pasti sedang kehilangan kepercayaan rakyat Papua kepada para pemimpin Nasional, maka otomatis rasa nasionlisme terhadap indonesia pun semakin hari semakin menghilang. Sangat terasa ada keresahan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah Papua bisa saja berpotensi akan memicu ledakan sosial.  Sepanjang pemimpin-pemimpin berwatak transaksional masih memenuhi panggung politik. Pembunuhan dan kejahatan kemanusian yang terjadi Papua akan terus menjadi-jadi. Maka itu diperlukan perubahan fundamental pada cara pandang pemimpin terhadap orang asli Papua untuk mencari kedamain di tanah Papua. Rentetan  kekerasan terus terjadi. Pembunuhan, penculikan, hingga penangkapan masyarakat sipil terjadi saban waktu. memperlihatkan bara konflik di tanah Papua masih terus berlangsung. Pendekatan kesejahteraan belum menyentuh ke akar konflik tersebut. Karena itu, para pemimpin nasional harus segera mengambil langkah untuk menyelamatkan Papua. Salah satunya dengan mengajak dialog dengan pihak-pihak yang bertikai. Proses dialog akan menjadi jalan bagi perdamaian di Papua. Pemimpin nasional harus berkaca dengan penyelesaian kasus Aceh, Timor Leste, dan Maluku yang bisa diselesaikan dengan proses dialog.  Tinggalkan kekerasan dan mulailah dengan proses dialog, sebab cara mempertahan Papua tetap dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pendekatan kekerasan militer  bukan solusi. justru menunjukkan ketidak dewasaan dan ketidak mampuan para pemimpin nasional dalam mengatur mengurus rakyatnya.   Ukuran kecil bagi Papua hari ini, sungguh memerlukan pemimpin  nasional yang bukan hanya cerdas dan cakap, tetapi juga arif-bijaksana dan sanggup mengkhidmatkan diri sebesar-besarnya untuk keselamatan rakyatnya. Bukan gemar bersiasat, apalagi hanya pemimpin pemburu kuasa dengan mengorbankan etika dan hak-hak dasar hidup seorang manusia.  Bangsa ini sudah terlalu lelah dengan ulah elite dan pemimpin yang hanya gemar membikin gaduh dan membingungkan rakyat, juga pemimpin yang tak memberikan harapan hidup seorang manusia sebagai mahluk termulia ciptaan Allah.  Luruskan kata dan perbuatan, jangan banyak retorika dan penghindaran diri dari tanggung jawab ketika gagal. Kalau bertindak salah, belajarlah untuk berterus terang dan bertanggung jawab. Bersikap dan bertindaklah secara otentik, tidak penuh topeng dan muslihat busuk. Di situlah muru'ah dan martabat pemimpin sejati. Pemimpin sebagai negarawan.  (You Emanuel, Penulis adalah jurnalis dan penulis lepas tinggal di Nabire)