JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui berbagai program strategis yang menyasar akar persoalan pendidikan di wilayah tersebut. Berbagai langkah inovatif yang dijalankan dalam dua tahun terakhir mulai menunjukkan hasil positif dengan terjadinya penurunan signifikan jumlah ATS di Papua Tengah.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE, saat memaparkan praktik baik penanganan ATS dalam Rapat Koordinasi Pendampingan Perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang diselenggarakan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua di Hotel Aston Jayapura, 28–30 Mei 2026.

Menurut Nurhaidah, tingginya angka ATS menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sekaligus menyangkut pemenuhan hak dasar setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

“Di Papua Tengah kami menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta berbagai faktor sosial budaya. Namun kondisi itu tidak menjadi alasan untuk berhenti. Justru menjadi motivasi bagi kami untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program penanganan ATS sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, sekaligus menjadi salah satu program prioritas Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dan Wakil Gubernur Deinas Geley dalam mendukung visi pendidikan bermutu dan inklusif bagi seluruh anak Papua Tengah.

Untuk mempercepat penuntasan ATS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah telah menjalankan sejumlah program unggulan. Salah satunya melalui kolaborasi dengan delapan dinas pendidikan kabupaten, yayasan pendidikan, serta berbagai mitra pendidikan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan pendidikan di wilayah pedalaman.

Selain itu, program sekolah gratis menjadi salah satu kebijakan strategis yang memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan pendidikan siswa. Pada tahun 2025 dan 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengalokasikan bantuan operasional daerah (BOSDA) bagi 187 sekolah jenjang SMP, SMA, SMK, dan SLB dengan total penerima manfaat mencapai 53.951 siswa.

Tidak hanya itu, pemerintah juga membiayai kebutuhan pendidikan bagi 5.216 mahasiswa yang tersebar di 25 perguruan tinggi di Papua Tengah, termasuk biaya SPP, tugas akhir, praktik kerja lapangan hingga wisuda.

“Program sekolah gratis dan bantuan biaya kuliah sangat membantu mencegah siswa maupun mahasiswa putus sekolah karena faktor ekonomi,” kata Nurhaidah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga mengembangkan program bantuan pendidikan berpola asrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sejak tahun 2025, sebanyak 13 asrama yang dikelola lembaga keagamaan telah mendapat dukungan pembiayaan dengan total 1.009 siswa penerima manfaat yang tersebar di enam kabupaten.

Program lainnya adalah Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang telah diterapkan pada 10 sekolah dasar di delapan kabupaten dengan jumlah peserta mencapai 2.021 siswa. Program ini bertujuan meningkatkan waktu belajar efektif, memperkuat literasi dan numerasi, membentuk karakter siswa, serta mengurangi risiko putus sekolah.

Di sisi lain, pemerintah juga fokus mengatasi kekurangan tenaga pendidik melalui program Guru Masyarakat Pedalaman (Mapega) yang ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pada tahun 2025 sebanyak 274 guru telah ditempatkan di berbagai wilayah terpencil, sementara pada tahun 2026 jumlahnya ditingkatkan menjadi 500 guru.

Para guru tersebut tidak hanya mengajar, tetapi juga melakukan pendataan dan verifikasi anak tidak sekolah secara langsung di lapangan.

“Pendekatan ini terbukti efektif karena selain memenuhi kebutuhan guru di sekolah, juga membantu pemetaan kondisi ATS secara lebih akurat,” jelasnya.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga mempercepat program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hingga tahun 2025 sebanyak 801 guru telah difasilitasi mengikuti PPG dan lulus sertifikasi, sementara pada tahun 2026 sebanyak 1.000 guru kembali mendapatkan pendampingan serupa.

“Kami meyakini ketika guru sejahtera dan kompeten, maka kualitas pendidikan akan meningkat dan angka anak putus sekolah dapat ditekan,” ujarnya.

Sebagai langkah jangka panjang, tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga tengah menyusun peta jalan penanganan ATS agar seluruh program berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Berbagai strategi tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah ATS di Papua Tengah mencapai 205.764 anak. Namun berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per April 2026, angka tersebut turun menjadi 131.118 anak.

“Penurunan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan penanganan ATS di Papua Tengah. Ke depan kami akan terus memperkuat kolaborasi dan belajar dari berbagai daerah agar semakin banyak anak Papua Tengah kembali memperoleh haknya untuk bersekolah,” tutup Nurhaidah. (ist)