NABIRE - Ketua Tim Asistensi Kemendagri untuk Provinsi Papua Tengah, Valentinus Sudarjanto Sumito mengatakan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan 12 roadmap yang merupakan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, tentang DOB Papua Tengah. Ia berharap apa yang dimandatkan benar-benar terlaksana dengan baik dan tuntas dalam waktu selama 3 tahun.


“Sampai dengan terbentuknya pemerintahan defenitif, yakni dilantiknya gubernur defenitif, DPRP dan MRP-PT, roadmap ini menjadi dasar bagi kita untuk menjalankan pemerintahan. Dan dalam UU kami memiliki kewajiban melakukan asistensi itu selama 3 tahun dan ini tahun ke2. Harapan kami dari asistensi ini, Papua Tengah kedepan menjadi contoh buat pembentukan DOB-DOB lainnya,” ungkap Valentinus yang juga menjabat Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemendagri.


Valentinus menerangkan, asistensi atau pembinaan ini dilakukan kepada 4 DOB di tanah Papua. Hanya saja untuk Papua Tengah, Ketua Asistensinya adalah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri dibantu dengan Kementerian/lembaga lainnya.


“Dari diskusi tadi, 12 roadmap itu sudah hampir semua terpenuhi. Paling tinggal RTRW yang masih menunggu dukungan DPR. Lalu proses Pemilu dan Pilkada yang saat ini sedang berjalan. Nah, ini di Papua Tengah penilaian kami DOB itu berjalan dengan baik,” kata Valentinus yang juga mantan Pj Sekda Papua Tengah.
Ia menambahkan ada hal yang perlu disikapi bersama, yakni terkait pembangunan sarana prasarana. Menurutnya Penjabat Gubernur Papua Tengah mempercepat pembangunan untuk mengejar terlaksananya 12 roadmap yang menjadi amanat UU.


“Kami menilai Pj Gubernur khawatir dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan 12 roadmap, sehingga mempercepat pembangunan. Cuma kami menilai perlu adanya sinkronisasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan. Itulah kenapa kita perlu duduk bersama, sehingga kita bisa mencari solusi agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” tuturnya.(rob)