NABIRE – Setelah beberapa hari lalu ada aksi demo menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah, Jumat (5/7) kemarin, digelar aksi demo damai mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah. Aksi demo yang juga digelar di Kantor DPRD Nabire, dilakukan oleh enam kepala suku, Ketua Dewan Adat Nabire, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nabire, Badan Musyawarah Adat Nabrie, Ketua Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire, yang merupakan pemilik tanah adat wilayah Kabupaten Nabire. Dengan diikuti oleh ratusan massa, mereka menyampaikan pernyataan dukungan atas pemekaran wilayah Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Kabupaten Nabire. Dalam pernyataan sikap tertulis disebutkan, pihak pendemo yang mengklaim sebagai pemilik tanah adat dari sebagian wilayah Saireri yang mendiami wilayah Kabupaten Nabire, dari Distrik Kamarisano sampai dengan Distrik Teluk Umar, menyampaikan dua poin pernyataan sikap. Pertama, menerima pemekaran wilayah Provinsi Papua Tengah yang segera diresmikan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo yang akan beribukota di Kabupaten Nabire. Kedua, menolak dan tidak terlibat pada aksi demo pasca penolakan pemekaran wilayah Provinsi Papua Tengah yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, Selasa 2 Juli 2019 oleh sebagian mahasiswa mahasiswi, pelajar dan masyarakat dari luar wilayah Kabupaten Nabire. Pihak-pihak yang memberikan dukungan seperti tertulis dalam penyataan sikap tertulis, diantaranya, Kepala Suku Wate, Alex Raiki, Kepala Suku Yerisiam, Daniel Yarawobi, Kepala Suku Yaur, Saul Waiwowi, Kepala Suku Umar, Yanee Sadi, Kepala Suku Goa/Napan, Yakob Marei, Kepala Suku Mora, Donatus Sembor, Ketua Dewan Adat Nabire, Heman Sayori, Ketua Lembaga Adat Nabire, Sokrates Sayori, Badan Musyawarah Adat, Dirk Rumawi, Ketua Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan, Petrus Sadi, S.IP, MAP. Pantuan media ini di lapangan, massa pendemo tiba di Kantor DPRD Nabire sekitar pukul 14.00 WIT. Setelah berjalan memutari bangunan Kantor DPRD Nabire, massa pun selanjutnya berkumpul di halaman depan pintu masuk Kantor DPRD Nabire.  Sejumlah spanduk dan pamflet berupa dukungan terhadap pemekaran Provinsi Papua Tengah turut di bawah oleh massa yang hadir. Sejumlah orasi terkait dukungan terhadap pemekaran Provinsi Papua Tengah pun disampaikan oleh sejumlah orator.  Salah seorang orator menyampaikan, pihaknya mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Kabuapten Nabire. Pihaknya juga menegaskan menolak terlibat aksi demo yang menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah. “Kami minta DPRD Nabire dan Bupati Nabire untuk segera temui pemerintah pusat untuk mencabut moratorium mekar. Kalau tidak, ini jadi penghalang realisasi pemekaran Provinsi Papua Tengah,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan oleh orator lainnya, Petrus Sadi, S.IP, MAP yang merupakan Ketua Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire. Kata dia, sebagai pemilik atas tanah adat 6 suku besar, pihak yang mempunyai tanah ini yang diberikan oleh Tuhan, dengan tegas mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Kabupaten Nabire.  “Kami yang punya tanah ini, kami yang akan berikan dan serahkan tanah ini. Kami juga tolak tegas terhadap kelompok-kelompok kepentingan yang tidak jelas KTP yang mengatasnamakan masyarakat Nabire yang menolak pemekaran Papua Tengah. Kami harap DPRD Nabire dan Pemda Nabire dorong aspirasi ini hingga ke pemerintah pusat. Kami minta jangan karena ada kepentingan politik lalu dipolitisir, kami nyatakan kami ingin jadi tuan di atas negeri sendiri. Dengan mekar kesempatan kami duduk jadi pemimpin di tempat kami sendiri,” paparnya. Wakil rakyat yang saat itu menerima massa hanya satu orang anggota DPRD Nabire, Merci Kegou. Sementara anggota DPRD Nabire lainnya tidak terlihat berada di kantornya. “Saya apresiasi warga yang sampaikan aspirasi ini. Pada prinsipnya DPRD Nabire dukung apa yang disampaikan ke DPRD. Saat ini pimpinan dan anggota DPRD lainnya tidak ada, tapi ini bukan menjadi hambatan. Ada mekanisme di DPRD yang kami akan lakukan yakni akan bahas dalam rapat internal DPRD. Pada prinsipnya kami setuju seperti apa yang disampaikan warga,” ujarnya di depan massa. Saat dimintai tanggapannya, Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, MAP, mengatakan jika aksi demo massa yang menolak pemekaran Papua Tengah itu bukan dari masyarakat Meepago. Kata bupati, ada masyarakat banyak dari daerah lain yang mengikuti aksi demo penolakan. Tegasnya, hal itu tidak perlu mereka intervensi di daerah ini, dan ini hak kita di wilayah Meepago.  “Aksi yang dilakukan oleh 6 suku adat dan komponen lainnya di Kantor DPRD Nabire yang mendukung pemekaran Papua Tengah itu yang resmi,” ujarnya.  Ditegaskan bupati, pemekaran Provinsi Papua Tengah itu bukan hal yang baru. Namun pemekaran ini sudah 20an tahun lalu ditetapkan dengan UU. Dan pemekaran Provinsi Papua Tengah ini pada hakekatnya menjadi jalan untuk mensejahterakan rakyat di daerah ini.  “Contoh kecil saja seperti penerimaan CPNS misalnya. Saat ini jumlah formasi yang diterima tidaklah terlalu banyak. Namun jika nanti sudah ada provinsi, tentu saja masyarakat yang diterima dalam formasi CPNS akan lebih banyak lagi,” ujar bupati. (ros)