Keluarga Berisiko Stunting di Nabire Terima Bantuan Bedah Rumah Rp40 Juta
"Rumah bantuan ini merupakan usulan dari kami berdasarkan data keluarga yang berisiko dan rawan stunting. Ini menjadi pembelajaran dan informasi baik bagi kita semua agar ke depan dapat terus melihat serta membantu keluarga-keluarga yang masih rentan," ujar Syarifudin dalam sambutannya.

NABIRE – Sebanyak 50 keluarga berisiko stunting di Kabupaten Nabire resmi ditetapkan sebagai penerima program bantuan bedah rumah dari pemerintah pusat. Penetapan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Kelurahan Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Jumat (20/11/2026).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Nabire, Syarifudin, S.P., menjelaskan bantuan 50 unit rumah ini merupakan hasil usulan jajarannya berdasarkan pendataan para penyuluh Keluarga Berencana (KB) di lapangan. Para penerima telah melewati proses survei dan verifikasi oleh tim kementerian selama kurang lebih satu bulan hingga dinyatakan memenuhi syarat.
"Rumah bantuan ini merupakan usulan dari kami berdasarkan data keluarga yang berisiko dan rawan stunting. Ini menjadi pembelajaran dan informasi baik bagi kita semua agar ke depan dapat terus melihat serta membantu keluarga-keluarga yang masih rentan," ujar Syarifudin dalam sambutannya.
Syarifudin mengapresiasi kerja keras para tenaga lapangan dan penyuluh KB yang memahami kondisi riil warga di tingkat bawah. Ia berpesan agar masyarakat tidak sungkan atau menghindar saat didatangi petugas, melainkan menjadikan penyuluh sebagai mitra untuk berdiskusi mengenai kondisi keluarga.
Pada kesempatan yang sama, Syarifudin meluruskan pemahaman masyarakat mengenai konsep program KB masa kini. Menurutnya, KB saat ini tidak lagi kaku pada batasan jumlah anak semata, melainkan berfokus pada perencanaan matang dalam memenuhi hak dan gizi anak sejak seribu hari pertama kehidupan.

"Ketika pasangan suami istri menginginkan keturunan, sudah harus ada perhitungan matang secara ekonomi agar kebutuhan gizi sejak dalam kandungan hingga pendidikan serta kasih sayang anak dapat terpenuhi. Suami istri juga harus kompak, baik dalam merencanakan keluarga maupun memanfaatkan bantuan rumah ini demi kebahagiaan anak-anak," tambahnya.
Sementara itu, Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Papua, Aloysius Karubaba, S.Sos., M.Sos., menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kolaborasi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Aloysius menerangkan bahwa kelayakan kondisi tempat tinggal termasuk dalam indikator intervensi sensitif yang sangat memengaruhi tumbuh kembang anak. Dalam kerja sama ini, pihaknya berperan menyiapkan, memverifikasi, dan memvalidasi data keluarga berisiko stunting yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Kementerian PKP.
"Data yang kami siapkan adalah keluarga yang berisiko stunting, artinya belum tentu anaknya sudah stunting, tetapi kondisi lingkungannya rentan. Dari data validasi inilah teman-teman Kementerian PKP turun melakukan verifikasi lapangan selama satu bulan," jelas Aloysius.
Di sisi teknis pelaksanaan, Koordinator Kabupaten (Korkab) program bedah rumah Kabupaten Nabire, Serius Pekei, S.Ars., menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program nasional tiga juta rumah. Di Kabupaten Nabire, penyaluran bantuan telah berjalan dalam beberapa tahap, mulai dari 77 unit pada tahap pertama, 23 unit pada tahap ketiga, hingga alokasi 50 unit dari usulan BKKBN pada tahap ini.
Serius memastikan bahwa setiap keluarga penerima akan memperoleh alokasi anggaran penuh sebesar Rp40 juta. Dana tersebut terbagi atas Rp35 juta untuk belanja bahan bangunan dan Rp5 juta untuk pembayaran upah tukang, yang seluruh proses administrasi serta pengawasannya dikawal oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).
"Anggaran Rp35 juta murni dibelanjakan dalam bentuk material bangunan sesuai hasil rekapitulasi kebutuhan masing-masing rumah warga, yang nantinya disusun menjadi Rencana Anggaran Biaya (RAB) final," kata Serius.
Ia menambahkan, setelah sosialisasi ini, para penerima akan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan mengikuti tahapan Pemilihan Toko Terbuka (PTT). Mekanisme PTT dilakukan secara transparan dengan melibatkan tiga toko bangunan untuk memaparkan harga penawaran sebelum disepakati bersama warga.
Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua, Michael Demena, mengingatkan warga bahwa program yang sebelumnya dikenal dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dikerjakan dengan sistem swakelola. Oleh karena itu, partisipasi aktif penerima dalam mengawasi pengiriman material sangat dibutuhkan.
Michael meminta setiap penerima memegang daftar rincian material agar dapat mencocokkan barang yang dikirim toko dengan surat jalan. Warga juga dapat bekerja secara swadaya sebagai tukang apabila memiliki keahlian pertukangan, sehingga upah Rp5 juta tersebut dapat langsung diterima oleh keluarga yang bersangkutan.

"Paling lambat lima hari setelah toko dipilih, material sudah harus dikirim ke lokasi. Saya minta warga ikut mengontrol langsung agar tidak ada selisih jumlah barang saat pengiriman dari toko," tegas Michael.
Mengingat waktu pelaksanaan program yang tersisa sekitar satu setengah bulan menjelang akhir tahun, Michael berharap seluruh anggota KPB dapat bermusyawarah secara solid dalam mengatur giliran kerja tukang. Dengan kekompakan warga serta pendampingan dari TPM dan BKKBN, proses rehabilitasi rumah diharapkan rampung tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi keluarga penerima. (sam)
Bagikan artikel ini



