NABIRE – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nabire menggelar Rembuk Pendidikan guna membedah berbagai persoalan mendasar di wilayah zona pegunungan, yakni Distrik Siriwo, Dipa, Menou, dan Uwapa. Pertemuan yang berlangsung di Aula GKI Pniel Topo, Sabtu (21/11/2026) lalu ini, mempertemukan kepala sekolah, guru, kepala distrik, kepala kampung, hingga tokoh agama dan tokoh adat.

Mengusung tema Membangun Komitmen Bersama untuk Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS), Keaktifan Guru, Meningkatkan Mutu dan Tata Kelola serta Pengawasan Pendidikan Menuju Nabire Hebat, forum ini menjadi wadah sinkronisasi data lapangan demi mewujudkan kebijakan satu data pendidikan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Yermias Degei, S.Pd., M.Kom., menegaskan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di tingkat distrik dan kampung sangat krusial untuk memvalidasi kondisi riil di lapangan, mulai dari jumlah sekolah, kehadiran guru, hingga ketersediaan perumahan guru.

“Hari ini kita duduk bersama berbicara soal kemajuan pendidikan di empat distrik zona pegunungan. Data lapangan yang kita kumpulkan akan disinkronkan dengan data di Dinas Pendidikan agar ke depan semuanya menjadi satu data yang akurat,” ujar Yermias dalam arahannya.

Salah satu fokus utama dalam rembuk ini adalah verifikasi keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Yermias mengungkapkan, dari total 163 PKBM yang tercatat di Kabupaten Nabire, wilayah pegunungan menyumbang angka yang cukup tinggi. Rinciannya, terdapat 16 PKBM di Distrik Uwapa, 12 di Siriwo, 9 di Dipa, dan 8 di Menou.

“Kami ingin memastikan langsung kepada kepala distrik, kepala kampung, serta para tokoh adat dan agama, apakah puluhan PKBM yang terdata tersebut benar-benar beroperasi secara aktif di lapangan atau tidak,” tegasnya.

Selain penertiban data PKBM dan penelusuran akar masalah Anak Tidak Sekolah (ATS), forum ini juga menyoroti sengketa maupun status lahan sekolah yang kerap menghambat pembangunan fasilitas pendidikan.

Yermias berharap rembuk ini melahirkan kesepakatan bersama untuk menuntaskan persoalan lahan tersebut. Ia menekankan bahwa memajukan sektor pendidikan bukanlah tugas dinas semata, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. (des)