NABIRE – Pada Pilkada Serentak tahun 2020 nanti, Kabupaten Nabire merupakan salah satu kontestan pesta demokrasi. Walaupun KPU belum resmi membuka pendaftaran bakal calon dan tahapan, namun sejumlah nama sudah santer terdengan di kalangan masyarakat Nabire. Menanggapi hal itu, Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Kabupaten Nabire, Robertino Hanebora berpendapat bahwa hak sebagai warga negara sah–sah saja dan siapuapun berhak mencaloknan diri menjadi pimpinan di Kabupaten Nabire. Akan tetapi, sesuai dengan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus, dan dalam kontes yang sempit ditingkat kabupaten/kota, maka masyarakat pribumi dari enam suku di Nabire yang memiliki hak ulayat. Sebab 54 tahun bukan waktu yang singkat bagi masyarakat pesisir telah memberikan kesempatan bagi mereka yang bukan suku asli Nabire untuk menduduki kursi bupati di daerah ini. “Maka, kami juga ingin pengertian moril dari saudara–saudara lain untuk memberikan kesempatan bagi salah satu putra terbaik dari enam suku pemilih hak ulayat di Nabire untuk 2020 nanti maju dalam pertarungan Pilkada nantinya,” ujar Robertino pekan lalu.  Sebab menurutnya, sejak tahun 1966 hingga 2020 nanti 54 tahun usia Kabupaten Nabire dan sejak penyerahan Nabire menjadi ibu kota kabupaten sudah terdapat delapan bupati dan beberapa pejabat bupati yang memimpin di Nabire, tidak satupun anak putra asli Nabire dari enam suku yang memiliki hak dan wilayah adat pesisir Nabire ini. “Mereka semuanya dari luar Nabire,” tuturnya. Terkait figur yang akan didorong dari enam suku pesisir Nabire dalam pilkada nanti, kata Gunawan, tidak akan dilihat dari program. Sebab kebanyakan hanya janji calon. Jika berbicara tentang program pembangunan sebenarnya Bapenas sudah memiliki program secara tidak langsung dengan memiliki rencana kerja tahunan di setiap kabupaten/kota. Tetapi bagi masyarakat pesisir, kriteria calon yang akan diusung nanti adalah dilihat dari rekam jejak calon. Tidak bermasalah dengan hukum, jujur dan memiliki integritas. “Intinya dia mau bekerja untuk rakyatnya dan tidak memperkaya diri bahkan memperkaya diri bahkan ingin menciptakan kerajaan–kerajaan kecil dalam keluarganya,” ucapnya. Inggeruhi bilang bahwa yang harus dilakukan keenam suku saat ini adalah perlu ada konsolidasi bersama beberapa waktu ke depan. Dalam konsolidasi ini akan dibahas salah satu pilihan calon. “Dan saya liat bahwa sampai hari ini dinamikanya ada pro dan kontra. Tetapi sebagai tokoh muda, saya siap memfasilitasi para tokoh senior dan para kepala suku untuk mendiskusikan hal ini. Siapapun berhak punya pilihan, namun kami semua hasus punya satu keputusan bersama,” ujarnya. Untuk itu sebagai anak pribumi, dia berpendapat bahwa Pilkada 2020 harus ada seorang anak asli Nabire yang menjadi bupati. Dan figur itu haruslah berasal salah satu dari enam suku di pesisir Nabire. “Kemudian suku–suku ini diharapkan tidak boleh terpecah belah. Kalau ada satu orang yang sudah kita lihat bagus dan mayotitas didukung oleh enam suku maka yang lain lebih bagus mengalah saja dan ikut mendukung calon yang disepakati bersama,” harapnya. Di tempat terpisah, Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Suku Besar Wate, Daniel Mandiwa menambahkan bahwa sebagai pemilik hal ulayat dan anak asli daerah, pihaknya telah menyerahkan tanah ini kepada republik sejak tahun 60-an untuk pembangunan. Dan hingga saat kini, putra asli pesisir masih menjadi penonton. “Maka kami akan mencoba bekerja di rumah sendiri sebagaimana dalan UU otsus bahwa harus menjadi tuan di negeri sendiri. Jadi, mampu atau tidak mampu bisa atau tidak bisa harus berusaha,” katanya. Mandiwa menyadari jika finansial untuk merebut kursi bupati nanti pihaknya tidak punya. Selain itu untuk massa tentunya jadi rebutan. Namun dia berpatokan dalam kitab suci bahwa Tuhan Allah sudah tahu jika saat air bah, Nabi Nuh memerintahkan burung gagak dan tidak pernah kembali. “Kesimpulannya burung gagak adalah bagian dari rakus. Sehingga dengan iman saya berharap bahwa merebut sesuatu sebelum hari Tuhan tiba,” tandasnya. Keduanya berharap kepada calon kandidat dari daerah lain untuk memberikan kesempatan kepada putra asli dari keenam suku di Nabire untuk maju menjadi pimpinan atau bupati di negerinya sendiri.(pas)