NABIRE - Penerimaan bantuan yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah sangatlah besar, dan tentu ini harus dipergunakan dengan baik oleh beberapa instansi, keagamaan, maupun organisasi kemasyarakatan.


Pemprov Papua Tengah membuat kartu Otsus Sehat diperuntukan untuk orang asli Papua. OAP di sini yakni mempunyai KTP Papua Tengah, selain dari pada itu tidak bisa memakai Kartu Otsus Sehat.


Kita program yang namanya kartu Otsus sehat, jadi sejak didirikannya daerah otonomi baru, Papua Tengah Pj gubernur melaunching Kartu Otsus Sehat. Prinsipnya OAP itu punya 2 jaminan dan ini tidak ada di tempat lain sebagai warga negara Indonesia.


Dua jaminan ini tidak boleh tumpang tindih, karena kalau tumpang tindih akan bermasalah dari sisi aspek administrasi dan aspek hukum, jadi mana yang bisa ditanggung BPJS, mana yang bisa ditanggung kartu Ostus sehat.


Kartu Otsus sehat ini hanya digunakan untuk OAP tidak untuk yang lain. "Untuk kartu Otsus sehat OAP yang berKTP Papua Tengah, jadi kalau dia punya KTP Papua Selatan, dia tidak bisa memakai kartu Otsus sehat," kata Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K).


Terkait dana bantuan yang diberikan oleh Provinsi Papua Tengah untuk menangani Polio, jumlah dananya bervariatif ada yang Rp1 miliar, Rp2 miliar dan Rp700 juta sekian. Ini yang membuat Kepala Dinas Kesehatan menaruh harapan besar, dikarenakan dana yang diberikan sangatlah besar dan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin dan untuk kepentingan masyarakat.


"Kita akan minta mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi, mereka bekerja sesuai dengan SOP dengan SOP mereka harus mengikuti yang dibuat, menyangkut penyaluran dana adalah kita memberikan bertahap jadi tidak dikasih langsung contohnya, kita kasih 50%, mereka buat pertanggungjawaban dulu sesudah itu kita buat 30% buat penanggungjawaban lagi dan terakhir 20%, sekarang kita harus memilih kami ada dana masyarakat meminta pelayanan, makanya kita ada program pemberdayaan masyarakat," katanya.


Lanjutnya, dana itu tidak diberikan semata, tetapi harus dipantau pengunaan dan memberikan pengawasan serta mendampingi mereka. "Harus ada kolaborasi dengan gereja dan organisasi-organisasi profesi dengan swadaya masyarakat dengan pihak penerbangan dan kita berkolaborasi semuanya disitu, itu acara kita untuk memberdayakan," pungkas Silwanus Sumule.(edi)