MER AUKE – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kampung Bupul Indah, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kian mengkhawatirkan. Api dilaporkan merambat hingga berjarak sekitar 50–100 meter dari permukiman warga pada Selasa (13/10/2026) dini hari. Di tengah kemarau berkepanjangan dan keterbatasan air, masyarakat bersama Tim Ekspedisi Patriot Universitas Gadjah Mada (TEP UGM) berjaga hingga pagi untuk mencegah kobaran api mencapai rumah penduduk.

Ancaman tersebut bukan hanya membahayakan keselamatan warga, tetapi juga menghantam sumber penghidupan masyarakat. Kebun cabai, tanaman buah, dan lahan produktif lainnya ikut terdampak. Tim Task Force Trialistik Muting Ekspedisi Patriot UGM memperkirakan luas wilayah terdampak kebakaran di Bupul Indah mencapai sekitar 55 hektare.

Berdasarkan pemantauan awal tim, kawasan terdampak mencakup sekitar 16 hektare areal tanaman buah, seperti kelengkeng, durian, rambutan, dan alpukat, serta sekitar lima hektare lahan hortikultura dan cabai. Angka tersebut masih berupa estimasi awal yang memerlukan verifikasi lebih lanjut bersama pemerintah dan masyarakat.

Informasi mengenai posisi api yang mendekati permukiman diperoleh dari pengamatan lapangan dan keterangan Man, salah seorang warga setempat. Sekitar pukul 04.00 WIT, api dilaporkan telah berada dalam jarak yang mengkhawatirkan dari rumah penduduk.

Kondisi ini memperlihatkan urgensi penanganan darurat yang lebih cepat dan terkoordinasi, terutama karena kekeringan berkepanjangan membuat warga kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari maupun memadamkan api.

146 Titik Panas Terdeteksi di Bupul Indah

Ancaman karhutla di Bupul Indah juga tergambar dari pemantauan spasial Tim Task Force Trialistik Muting Ekspedisi Patriot UGM. Dalam periode 22 September hingga 10 Oktober 2026, tim mengidentifikasi 146 titik panas (hotspot) di wilayah tersebut.

Titik panas merupakan indikasi anomali suhu yang terdeteksi melalui pemantauan, sehingga tidak dapat langsung diartikan sebagai 146 kejadian kebakaran terpisah. Data tersebut perlu dipadukan dengan pemeriksaan lapangan untuk memastikan lokasi kebakaran dan dampaknya.

Dalam skala yang lebih luas, tingginya sebaran titik panas di Papua Selatan turut memperlihatkan besarnya tantangan pengendalian karhutla di wilayah tersebut. Data pemantauan yang dihimpun tim mencatat 482 titik panas berkepercayaan tinggi di Papua Selatan pada 11 Oktober 2026.

Perbedaan angka pemantauan antarsumber dapat dipengaruhi waktu pengamatan, tingkat kepercayaan deteksi, dan cakupan wilayah. Karena itu, pemutakhiran data menjadi penting untuk menentukan prioritas penanganan dan mengerahkan sumber daya ke lokasi yang paling membutuhkan.

Kebun Cabai Terbakar Saat Harga Tinggi

Di balik luasnya lahan terdampak, kebakaran membawa kerugian langsung bagi keluarga petani. Salah satunya dialami Rotun, petani cabai di Kampung Bupul Indah, yang kebunnya terbakar ketika masa panen belum selesai.

Padahal, menurut informasi petani setempat, harga cabai di tingkat petani berada di kisaran Rp120.000 per kilogram pada awal Oktober dan kemudian mencapai Rp135.000 per kilogram.

Harga yang tinggi semestinya menjadi peluang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan. Namun, kebakaran justru mengancam hasil panen yang telah dirawat dengan susah payah.

“Untuk menyiram cabai saja kami membutuhkan banyak tenaga untuk membawa air ke ladang-ladang. Sekarang, ketika sudah waktunya panen, justru terbakar, padahal panennya juga belum selesai,” ujar Rotun.

Bagi petani, kerugian tidak hanya berasal dari hasil panen yang hilang. Biaya pembelian bibit, pupuk, perawatan, serta tenaga yang telah dikeluarkan selama berbulan-bulan ikut terancam tidak kembali.

Dampaknya bahkan dapat berlangsung lebih lama pada kebun buah. Tanaman seperti durian, rambutan, dan alpukat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan kembali menghasilkan setelah mengalami kerusakan berat.

Hingga kini, besaran kerugian ekonomi akibat kebakaran masih perlu dihitung melalui pendataan bersama pemerintah, petani, dan masyarakat setempat.

Kemarau Empat Bulan, Air Kian Sulit Didapat

Upaya pemadaman menghadapi kendala serius berupa keterbatasan air. Warga melaporkan kemarau telah berlangsung sekitar empat bulan dan menyebabkan sejumlah sumur mengering.

Layanan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) juga belum menjangkau seluruh rumah tangga secara optimal karena keterbatasan debit dan jarak distribusi.

Sebagian warga bahkan harus mengeluarkan biaya hingga Rp100.000 untuk mendapatkan sekitar 1.200 liter air. Situasi tersebut membuat kebutuhan rumah tangga, penyiraman kebun, dan pemadaman kebakaran harus bersaing mendapatkan pasokan air yang terbatas.

Gangguan juga dilaporkan terjadi pada infrastruktur. Jembatan kayu di ruas Bupul 7 disebut rusak setelah terbakar sehingga kendaraan harus melewati jalur alternatif yang lebih jauh. Warga turut melaporkan gangguan listrik yang diduga berkaitan dengan kerusakan jaringan kabel di sekitar lokasi kebakaran. Kedua kondisi tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut.

Sebelumnya, pada Sabtu (10/10/2026), kebakaran di Jalur 5 dilaporkan membesar. Anggota TEP UGM kemudian bergerak menuju lokasi setelah menerima permintaan bantuan dari warga.

Selain ancaman api, asap kebakaran juga menjadi perhatian. Dokumentasi tim terhadap pemantauan The Weather Channel untuk wilayah Elikobel pada 12 Oktober 2026 menunjukkan indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) sebesar 329, dalam kategori berbahaya, dengan konsentrasi PM2.5 sekitar 280,67 mikrogram per meter kubik.

Angka tersebut merupakan pembacaan layanan pemantauan daring, bukan hasil pengukuran langsung di Kampung Bupul Indah. Meski demikian, kondisi tersebut menjadi peringatan mengenai potensi risiko paparan asap dan pentingnya perlindungan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Pemprov dan Berbagai Pihak Didorong Perkuat Bantuan

Di tengah situasi tersebut, Tim Task Force Trialistik Muting mengapresiasi perhatian dan dukungan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, organisasi perangkat daerah tingkat provinsi dan Kabupaten Merauke, pemerintah setempat, masyarakat, perusahaan, serta organisasi nonpemerintah.

Koordinasi di tingkat provinsi antara lain melibatkan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP).

Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan, Paino, S.IP., M.T., turut membantu dengan mengerahkan kendaraan dinas Toyota Hilux untuk mendukung pengangkutan air.

Dukungan tersebut dinilai penting karena keterbatasan armada dan sulitnya memperoleh air menjadi hambatan utama dalam menghadapi kebakaran. Tim TEP UGM juga menjalin komunikasi dengan organisasi nonpemerintah, perusahaan di sekitar kawasan, serta tim Ekspedisi Patriot UGM lainnya di Kawasan Transmigrasi Muting untuk memperluas jaringan bantuan.

Koordinator lapangan percepatan penanganan kebakaran dan kekeringan Tim Task Force TEP UGM, Mega, mengatakan kebutuhan warga harus segera dipertemukan dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya untuk memberikan bantuan.

“Apa yang sedang terjadi di depan mata kita menunjukkan bahwa kebutuhan warga sangat mendesak dan perlu segera dibantu. Kami berupaya menghubungkan kebutuhan tersebut dengan pemerintah Papua Selatan, dinas terkait, NGO, perusahaan, dan pihak lain yang dapat memberikan dukungan. Masyarakat tidak mungkin mengatasi semuanya sendiri, terlebih dengan keterbatasan air dan armada untuk mengangkutnya,” ujar Mega.

UGM Serukan Kolaborasi Lebih Luas

Ketua Tim Task Force Trialistik Ekspedisi Patriot UGM 2026, Dr. (Cand.) Mohammad Ghofur, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa kebakaran di Bupul Indah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan lahan yang terbakar.

Menurut dia, terdapat sumber penghidupan masyarakat, kebun yang dirawat selama bertahun-tahun, serta masa depan keluarga petani yang ikut terancam.

“Kebakaran di Bupul Indah bukan sekadar persoalan 55 hektare lahan yang hangus terbakar. Di balik angka tersebut, ada sumber penghidupan masyarakat, kebun yang dirawat bertahun-tahun, dan masa depan keluarga petani yang terancam,” tegas Ghofur.

Ia mengapresiasi dukungan pemerintah, perusahaan swasta, organisasi nonpemerintah, dan berbagai pihak yang telah bergerak membantu masyarakat. Namun, besarnya dampak kebakaran menunjukkan perlunya keterlibatan yang lebih luas, cepat, dan terkoordinasi.

“Kami mengapresiasi dukungan Gubernur Papua Selatan, pemerintah daerah, perusahaan swasta, NGO serta berbagai pihak yang telah bergerak bersama. Namun, besarnya skala kebakaran menunjukkan bahwa kita masih membutuhkan kolaborasi yang jauh lebih luas, lebih cepat, dan lebih terkoordinasi. Kami mengajak pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, NGO, perguruan tinggi, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperkuat penanganan darurat, mitigasi, dan pemulihan pascakebakaran,” ujarnya.

Bagi tim, prioritas terdekat adalah memastikan keselamatan permukiman, mempercepat distribusi air, memobilisasi armada pemadam, menyediakan perlindungan kesehatan dari paparan asap, serta memperbarui pendataan lahan dan kerugian petani.

Untuk jangka panjang, upaya penanganan perlu dilanjutkan dengan pengembangan sumber air yang andal, penguatan kelompok masyarakat peduli api, pemantauan dini berbasis data satelit dan laporan warga, pemulihan kebun produktif, serta perbaikan infrastruktur yang terdampak.

Ghofur menekankan, perguruan tinggi dapat berperan membantu menyediakan data empiris, memperkuat komunikasi lintas pihak, dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak mendapat perhatian. Peran tersebut melengkapi kewenangan pemerintah dan lembaga terkait dalam penanganan bencana.

“Sebab, api tidak mengenal batas administratif maupun kewenangan kelembagaan. Keselamatan masyarakat dan keberlanjutan penghidupan mereka harus menjadi prioritas kita bersama,” tegasnya.

Di Bupul Indah, ancaman karhutla kini bukan hanya tentang seberapa luas lahan yang terbakar. Ketika api mendekati rumah, air semakin sulit diperoleh, dan kebun produktif ikut musnah, kecepatan respons serta kekuatan kolaborasi menjadi penentu keselamatan warga dan pemulihan kehidupan mereka. (ist)