NABIRE – Gedung Kantor Gubernur, DPRD dan MRP Provinsi Papua Tengah akan segera dibangun. Menurut informasi yang diterima media ini, tender pembangunan dimenangkan PT. Pembangunan Perumahan (Perero) Tbk. dengan nilai kontrak mencapai 300an milyar rupiah. Proyek pembangunan perkantoran ini dilakukan dengan tahun jamak (multi year), dan di tahun ini waktu pelaksanaannya sejak 21 Oktober 2025 sampai dengan 14 Desember 2026. Kontrak pekerjaan sudah ditandatangani, dimungkinkan proses pembangunan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Kepada media ini, Rabu (29/10/25) malam, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., mengatakan, proses cukup panjang dilakukan hingga akhirnya perkantoran untuk Provinsi Papua Tengah ini akan segera mulai dibangun. Dirinya terus berusaha di tingkat pusat, dan akhirnya perjuangan itu telah membuahkan hasil. 

“Pembangunanya sudah kontrak dan akan dilakukann secara multi year untuk tiga kantor sekaligus. Penandatangann kontrak sudah dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2025 lalu. Saat ini sudah mulai mobilisasi peralatan,” ujar Wamendagri Ribka Haluk.

Perjuangan untuk pembangunan perkantoran di Provinsi Papua Tengah ini, kata Wamendagri Ribka Haluk, prosesnya sangat panjang dan cukup melelahkan. Hasil ini, tambahnya, merjadi kabar baik untuk rakyat Provinsi Papua Tengah. Dirinya mengaku merasa lega, walaupun perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan, kini sudah membuahkan hasil. 

“Dengan semangat, dengan membangun koordinasi teman-teman di Kementerian PU khususnya Wamen PU, Ibu Diana, kita kawal terus sampai dengan lelangnya sudah berhasil,” tambahnya.

Pemerintah pusat, kata Wamendagri Ribka Haluk, berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan 8 bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah, memberikan dukungan penuh pelaksanaan pekerjaan ini, agar perkantoran ini bisa segera terbangun.

“Tadi saya sempat kontak Pak Gubernur, kalau ada ini pembangunan di sana kita bisa ground breaking bersama. Namun belum ada info balik, nanti kontraktornya kerja saja begitu,” tuturnya.

Selain kepada pemerintah daerah, lanjut Wamendagri Ribka Haluk, dukungan juga diharapkan dari pihak keamanan, baik itu Kapolda, Danrem, semua pihak keamanan untuk menjaga kawasan pusat pemerintahan yang akan dibangun.

“Ini pergumulan panjang dan tanggung jawab moril saya kepada rakyat Papua Tengah,” tuturnya.

 

Dorong Terbitkan Inpres dan PSN

 Menariknya, pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD dan MRP Provinsi Papua Tengah ternyata selain didorong dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) juga diusulkan ke Bappenas untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kemarin kami sudah dorong untuk Inpresnya kemudian kita juga sudah dorong diusulkan ke Bappenas untuk menjadi PSN. Beberapa gubernur sudah usulkan, namun Papua Tengah belum usulkan. Kami sudah inisiasi dan Mendagri sudah menyurat ke Bappenas untuk ini bisa menjadi PSN,” tuturnya.

Sekedar untuk diketahui, biaya pembangunan perkantoran untuk Provinsi Papua Tengah ini dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang berada di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (ppn)