NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyatakan komitmen penuh untuk mendampingi Kabupaten Puncak dalam menghadapi dampak pembakaran dan perusakan fasilitas pemerintahan yang diduga dipicu polemik Dana Desa. 

Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, di Nabire pada Kamis (13/8/2026). “Kita tidak akan membiarkan pemerintah daerah dan masyarakat di Puncak berjalan sendiri. Pemerintah provinsi akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Puncak,” tegas Silwanus.

Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Papua Tengah langsung mengutus sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan bidang sosial ke lokasi kejadian. Langkah cepat ini diambil guna memastikan roda pemerintahan di daerah tersebut dapat tetap berjalan di tengah situasi darurat.

Meskipun situasi keamanan di Puncak saat ini dilaporkan sudah relatif kondusif tanpa adanya gejolak susulan, dampak kerusakan fasilitas vital membuat aktivitas pelayanan publik terganggu. “Kami pastikan pelayanan pemerintahan kembali pulih dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya meyakinkan publik.

Bagi jajaran Pemprov Papua Tengah, insiden ini menjadi alarm keras terkait pentingnya efektivitas komunikasi kebijakan publik di tingkat daerah. 

Silwanus menilai, masyarakat tidak bisa langsung dituntut memahami setiap adanya perubahan atau pemotongan anggaran tanpa adanya penjelasan yang utuh dan komprehensif sejak awal. 

“Ketika bantuan berubah dari tahun sebelumnya, di situlah potensi kesenjangan pemahaman muncul. Itu harus dijawab dengan sosialisasi yang jujur dan terbuka," katanya.

Dirinya mengakui materi informasi sebenarnya telah disiapkan oleh pemerintah, namun rentang waktu sosialisasi yang terlalu singkat membuat pesan penting tersebut gagal menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput. “Ini pembelajaran mahal bagi kita semua,” ucap Silwanus mengevaluasi kejadian ini.

Terkait kebijakan dana desa yang dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), ia menginstruksikan agar Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung segera turun tangan menemui para kepala kampung. 

Menurutnya, pemerintah kabupaten merupakan garda terdepan yang paling memiliki kedekatan emosional dan geografis dengan warga setempat. “Jangan sampai kebijakan sudah jalan, hari-H sudah tiba, baru masyarakat kaget dan bergejolak karena tidak pernah diberi pemahaman,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan keenam kabupaten di wilayah pegunungan Papua Tengah memiliki tantangan besar berupa keterbatasan akses terhadap informasi publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan dari pemerintah pusat dinilai tidak boleh disampaikan menggunakan bahasa birokrasi yang rumit dan sulit dicerna.

Dalam kesempatan yang sama, Silwanus juga mengajak insan pers untuk mengambil peran aktif sebagai jembatan komunikasi yang objektif bagi masyarakat luas. “Teman-teman wartawan bisa membantu meluruskan informasi ini kepada masyarakat," ajaknya kepada awak media.

Ia menutup keterangannya dengan menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bukanlah instrumen untuk menyulitkan rakyat, melainkan harus dijelaskan secara transparan mengenai dasar, tujuan serta dampaknya. “Jika komunikasi dilakukan lebih awal dan lebih maksimal, kebijakan seberat apa pun akan bisa dipahami. Gejolak bisa dicegah,” pungkasnya. (amd)