NABIRE - Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Program serta koordinasi teknis tahun 2025 yang digelar Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Papua Tengah resmi ditutup. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di Hotel JDF ini ditutup langsung Kepala Dinas Kesehatan, dr. Agus, M.Kes., CH., Med., CHt, pada Sabtu (12/09/2025).

Dalam sambutannya, dr. Agus menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program kerja. Hal ini, menurutnya menjadi sangat krusial mengingat adanya informasi bahwa alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk bidang kesehatan di tahun 2026 berpotensi menurun drastis, bahkan hingga 60 persen. 

“Kita memang harus lebih efektif dan efisien lagi dalam menyusun program perencanaan kita," ujar dr. Agus. Pihaknya harus berusaha mencari sumber-sumber dana lain yang harus maksimalkan.

Ia menambahkan, salah satu sumber dana potensial yang dapat dimaksimalkan adalah dana dari pemerintah pusat. Namun, Agus mengakui bahwa ada tantangan terkait keterbatasan data yang dibutuhkan oleh sistem daring, seperti Shopee Impuls, untuk Puskesmas dan Siren untuk rumah sakit.

Rapat ini juga menyoroti masalah pendanaan di tingkat kampung, di mana banyak yang tidak mendapatkan alokasi dana kesehatan. Dokter Agus berharap, bantuan keuangan khusus dari provinsi dapat membantu mengisi kesenjangan ini, terutama untuk program-program kesehatan bidan dan konsumsi yang sangat dibutuhkan.

"Saya berharap, bapak/ibu sekalian, sebetulnya dana yang tak terbatas itu adalah di pusat," katanya. Tapi untuk itu, dirinya butuh data yang lengkap dan terstruktur.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa hasil dari rapat ini akan disinkronkan dengan data dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus sebelumnya. 

Ia menegaskan, fokus utama dari pertemuan ini bukanlah mencari kesalahan, melainkan merumuskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ke depan. "Kita tidak mencari siapa benar siapa salah. Tapi bagaimana pelayanan ke depan bisa menjadi lebih baik," tegasnya.

Dokter Agus juga mengingatkan para peserta, khususnya perwakilan dari kabupaten, untuk kembali mencermati 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menyebutkan dua indikator utama yang memerlukan perhatian serius, yaitu krisis KLB dan sistem pendukung serta imunisasi.

Terkait kerja sama dengan mitra lembaga seperti UNICEF dan WHO, dr. Agus menyebutkan wacana skema swakelola tipe 3 yang bisa diterapkan untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, malaria dan sanitasi. Skema ini diharapkan dapat menjadi praktik baik yang bisa diadopsi di daerah lain.

"Saya harap, di pertemuan kita berikutnya di Rakerkesda, kita sudah ada hasil dari swakelola tipe 3 yang akan mem-backup untuk pelayanan kesehatan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia, Yaan Alfred Mara, S.Kep., NsM., M.Kes, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta dan panitia. 

Ia berharap, hasil dari rapat ini dapat menjadi landasan kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan demi mewujudkan masyarakat Provinsi Papua Tengah yang sehat dan sejahtera.(sam)